Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi usai mendengarkan penjelasan Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (P3 TISDA) Kantor Kementerian Ristek Dr Yusuf Surachman, di atas Kapal Riset Baruna Jaya III, di Perairan Karimun, Provinsi Kepri, awal pekan ini.

Agusman menyebut, sudah saatnya bagi Indonesia untuk membangun sebuah pusat riset kelautan yang dapat mengintegrasikan berbagai pusat penelitian kelautan yang selama ini tersebar di berbagai instansi. Karena mengingat begitu banyaknya potensi kelautan Indonesia yang belum dimanfaatkan.

Seperti diketahui, PBB melalui konvensi hukum laut Internasional 1982 pasal 76 memberikan kesempatan bagi negara pantai termasuk Indonesia untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pantai, hingga Juni 2009.

PBB sendiri hanya mau mengakui klaim atas 350 mil laut jika Indonesia dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai ketebalan sedimen landas kontinen di perairan tersebut. Jika sampai batas waktu itu Indonesia belum bisa menunjukkan bukti-bukti untuk mengklaim, maka kelak generasi mendatang tidak akan dapat menikmati lagi “harta terpendam” seperti kekayaan jutaan meter kubik hidrokarbon.

Sayang sekali, seperti dituturkan Yusuf Surachman, pembuktian mengenai ketebalan sedimen landas kontinen hanya bisa dilakukan dengan penelitian di lokasi kedalaman laut yang mencapai 5000 sampai 6000 meter. Artinya, hanya kapal riset berteknologi seismik canggih yang bisa melakukannya, sesuatu yang belum dimiliki Indonesia.

Yusuf Surachman memberikan gambaran mengenai dana yang harus disediakan untuk bisa melakukan riset semacam itu, yaitu sekitar 2,5 juta dolar AS (sekitar 250 miliar rupiah). Itu pun dengan cara menyewa kapal riset milik Singapura atau Malaysia. “Kalau membeli kapal riset sendiri bisa mencapai tiga kali lipat dari dana itu,” katanya.

Terlepas dari apapun, sambung Yusuf Surachman, Indonesia memang seharusnya sudah harus memiliki kapal riset canggih, yang manfaatnya sangat besar. Misalnya saja, untuk riset eksplorasi minyak di perairan Indonesia.

Rombongan Komisi VII yang dipimpin Agusman Effendi berjanji pihaknya akan membicarakan masalah tersebut dengan pihak Panitia Anggaran DPR. (op)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!