Depan arrow Topik arrow Teknologi arrow 6,7 Skala Richter, Eh Maaf, 8,9 ?
6,7 Skala Richter, Eh Maaf, 8,9 ? Cetak E-mail
Selasa, 04 Januari 2005
Buana Katulistiwa- Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jennie membisikkan sebuah kisah lain dari bencana alam gempa dan tsunami Aceh dan sabagian Sumut. Kisah ketika Menristek memintanya untuk mengecek kebenaran soal besaran gempa yang terjadi menyusul adanya perbedaan menyolok antara data lembaga pemerintah Indonesia dengan data BMG Amerika Serikat yang sudah dilansir begitu luas di media.

    "Saya diminta Menristek untuk mengecek mana yang benar, sebab menurut lembaga tersebut kekuatan gempa 6,7 skala Richter, sementara lembaga di AS mengatakan 8,9 skala Richter," tutur Umar Anggara Jennie disela-sela pengukuhan tiga Ahli Peneliti Utama (APU) LIPI di Jakarta, Senin (3/1) lalu.

    Bagaimana hasilnya? Ternyata kemudian lembaga tersebut mengatakan kepada Kepala LIPI bahwa yang benar adalah informasi dari BMG AS, yaitu 8,9 skala Richter itu. Alasannya, peralatan deteksi gempa yang dimilili lembaga tersebut hanya mampu mencatat kekuatan gempa sampai 6,7 skala Richter saja!

    "Menurut mereka peralatan yang ada hanya mampu membaca sampai pada skala 6,7 Richter, kalau mau membeli alat yang baru harganya Rp 18 miliar," kata Umar tanpa bermaksud meledek.

    Lagi, menurut Umar, kejadian tersebut menunjukkan kecilnya dukungan pemerintah terhadap kegiatan riset. Jika sistem peringatan dini untuk mengantisipasi bencana alam diperkuat dengan peralatan yang memadai, maka dampak negatif gempa atau tsunami dapat diminimalkan.

    Ia juga mengajak para ilmuwan untuk lebih aktif menyebarluaskan informasi ataupun pengetahuan mereka kepada masyarakat luas. "Para ahli mungkin tahu jika gempa berskala 8,9 skala Richter akan menimbulkan bencana tsunami, tetapi tidak dengan masyarakat umum," katanya.

    Pada bagian lain Kepala LIPI mengimbau agar pemerintah mendengarkan atau meminta pendapat dari kalangan ilmuwan, karena informasi yang berasal dari mereka adalah informasi yang dapat dipercaya.

    "Pemerintah harus mau mendengarkan pendapat ilmuwan karena informasi mereka dapat dipercaya. Informasi ilmuwan umumnya berasal dari hasil riset," katanya. Selain meminta pendapat, kata Umar, pemerintah juga mendukung kelompok ilmuwan dengan cara membantu penyediaan instrumen penelitian yang memadai.

    Tapi bagaimana mendengarkan pendapat jika ramalannya selalu meleset? (bj)
Komentar
Beri Komentar
  • Mohon untuk tidak keluar dari topik.
  • Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus.
  • Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Komentar:



Kode:* Code

Powered by AkoComment!

 

Donasi (PayPal)

Jumlah & Periode Donasi:

info

Login

Utamakan Indonesia
Iklan Anda
amazon privasi amazon
World Language
Planet GIS Indonesia

RuangWeb.com