Buana Katulistiwa- Usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perlu adanya pelajaran atau kurikulum, penyebaran pamflet hingga pelatihan-pelatihan mengenai bencana alam seperti gempa bumi di sekolah-sekolah yang rawan bencana alam, perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.

    Kalangan pengamat sendiri menyayangkan, perhatian terhadap upaya-upaya dini untuk mengantisipasi bencana telah terabaikan selama ini, padahal berdasarkan kondisi fisik Indonesia sangat potensial untuk terjadinya peristiwa bencana alam.

    "Apa yang disampaikan Presiden itu harus disambut positif, dan harus segera direalisasikan. Jangan terus dibiarkan dalam wacana," kata Taqyuddin, MHum, seorang staf pengajar di Departemen Geografi Universitas Indonesia  di Jakarta, belum lama ini.

     Menurut Taqyuddin, penanganan pra bencana di Indonesia boleh disebut sangat buruk di dunia, karena paraidigma pembangunan yang masih sangat sulit diubah yaitu paradigma proyek pasca bencana. Hal itu tampak dari penggunaan anggaran termasuk ABT (anggaran biaya tambahan), yang mudah sekali mendapat "green light" begitu terjadi bencana, dibandingkan dengan upaya pengeluaran anggaran untuk pra bencana alam.

    "Soalnya yang namanya pasca bencana itu nyata terlihat, maksudnya dalam ukurannya yang besar, misalnya untuk biaya rehalibilitasi rumah, jalan, jembatan, bantuan hingga biaya per hari per orang untuk makanan, obat-obatan. Sehingga jangan heran korupsi juga marak tersiar dari penyaluran bantuan-bantuan itu," kata dia.

    Usulan Presiden SBY itu disampaikan ketika Kepala Negara melakukan  kunjungan ke Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), awal Desember 2004 lalu. Menurut Presiden, masyarakat perlu diberikan kemampuan untuk dapat mengantisipasi bencana alam, sehingga korban dapat diminimalisir.

    Ketika itu, Presiden sempat membuat perbandingan dengan Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam ini, kata Presiden, murid-murid SD sudah perkenalkan dengan gejala Tornado, bahkan mereka juga dilatih jika ada serangan Tornado.
Ia mengatakan upaya pembelajaran ini tidak hanya berlaku di Alor atau Papua, tetapi juga secara nasional seperti di Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat dan Sukabumi yang kesemuanya rawan bencana gempa.

    Memang, diakui  Presiden, bencana gempa bumi berbeda dengan bencana badai yang ada sistem pemantauannya atau peringatan dini, sementara itu bencana gempa bumi sulit dideteksi. Namun jika ada pembelajaran terlebih dahulu masyarakat tidak panik sehingga diharapkan masyarakat dapat menanganinya dengan baik.

    Kecamatan Alor Timur Laut, berpenduduk 8.256 jiwa, merupakan daerah yang paling parah terkena dampak gempa 12 November 2004 lalu yang berkekuatan 6,5 skala richter dan secara total mengakibatkan 33 orang meninggal dan 10 orang korban meninggal di antaranya merupakan penduduk  Alor Timur Laut. Selain itu sebanyak 1.170 rumah penduduk rusak total di kecamatan itu, sedangkan rumah yang rusak berat 358 unit, dan rusak ringan 175 unit, sedangkan fasilitas pendidikan yang rusak total sebanyak 19 unit, rusak berat 25 unit. Sementara sarana kesehatan yang rusak berat 14 unit, tempat ibadah rusak total 19 unit, rusak berat 18.

    Atas kerusakan berbagai bangunan tersebut, aparat kecamatan bahkan bekerja di bawah tenda-tenda darurat, begitu pula para pelajar yang terpaksa mengikuti pelajaran dari guru mereka di tenda-tenda darurat..

Libatkan LSM
    Lebih jauh Taqyuddin mengatakan, masalah bencana alam di Indonesia sebenarnya sangat mendesak untuk segera ditangani. Sebab, boleh dikatakan setiap titik tanah sangat berpotensi untuk terjadi bencana. Hal ini bukan hanya terjadi di daerah-daerah rawan gempa, banjir, gunung berapi, tapi juga untuk skala lokal, seperti tanah longsor, kebakaran dan lainnya.

    Yang disebut terakhir inipun, kata Taqyuddin, merupakan konsekuensi dari semakin tergusurnya masyarakat dari tempat-tempat yang "aman" ke lokasi-lokasi yang kritis. "Tidak seimbangnya pemerataan hasil pembangunan, telah menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa harus mendiami lokasi-lokasi yang rawan longsor seperti lereng-lereng bukit atau gunung serta bantaran kali. Mereka sepertinya tak punya pilihan lain. Korban bencana ya mereka-mereka yang miskin itu juga," katanya.

    Solusinya, lanjut Taqyuddin, memang salah satunya adalah seperti yang disampaikan Presiden tadi. Membuat kurikulum atau pelajaran khusus menghadapi bencana alam bagi sekolah-sekolah yang daerahnya rawan bencana alam, mungkin dipandang mudah, namun sulit juga, karena setiap daerah memang berbeda-beda kondisinya.

    Katakanlah buku maupun kurikulum bisa dibuat, tapi bagaimana pula dengan guru-guru, apakah mereka siap? Yang terbaik sebenarnya tidak perlu membuat kurikulum baru atau pelajaran baru, melainkan diperkuat saja pelajaran geografi yang ada. "Perkuat pelajaran geografi di sekolah, berikan tambahan pengenalan geografi fisik daerah masing-masing di sana, berikut cara-cara menghadapi bencana."

    Selain itu, lanjut Taqyuddin, pemerintah perlu membuka luas keterlibatan para LSM yang terlibat dalam geografi dalam rencana besar pengelolaan pra bencana ini di setiap daerah rawan. LSM ini bisa menjadi agen komunikasi, pembimbing hingga menjadi relawan yang tangguh saat bencana terjadi, karena mereka sudah mengetahui medan sebelumnya.

    "Libatkan mereka dalam program pendampingan. Mereka akan dibimbing untuk memahami daerah mereka sendiri, termasuk untuk memahami peta, hingga membuat kelompok-kelompok yang berfungsi untuk membangun kerja sama dini manakala terjadi bencana alam," sambungnya.

    Bahkan, karena LSM ini sudah terlibat sejak awal di masyarakat dan membentuk jaringannya sendiri, kita tak perlu kerepotan untuk membuat jaringan baru dalam hal distribusi berbagai kebutuhan penanganan pasca bencana alam.

    "Saya," kata Taqyuddin, "mengenal beberapa LSM yang mampu untuk dilibatkan dalam hal ini". "Buana Katulistiwa, misalnya, sudah punya banyak pengalaman. Mereka bisa diajak menjadi mitra pemerintah dalam hal ini Depsos atau Diknas atau instansi lain yang terkait di bidang kesra. Jangan pula, membuat lembaga baru yang jadi-jadian saja, yang kemudian pekerjaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti yang terjadi selama ini," begitu Taqyuddin. (bj)