Dalam rilis Institut Pertanian Bogor (IPB), analisa ini diungkap berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

“Dalam simulasi yang kami lakukan mengacu kenaikan harga BBM yang terjadi 1 Maret, setiap kenaikan BBM 29 persen akan menyebabkan berkurangnya konsumsi BBM domestic disetiap rumah tangga baik dengan penyaluran dana kompensasi maupun tidak, penganguran akan meningkat, dan kemiskinan meningkat dua kali lipat,” ujar Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Dr Rina Oktaviani dalam Diskusi Ekonomi Nasional Rabu (21/9) di Auditorium Rektorat Kampus IPB.

Kebijakan peningkatan harga BBM memang berimplikasi secara sektoral maupun makro terhadap perekonomian Indonesia.

Mengenai sistem distribusi kompensasi sebesar Rp 100 ribu per rumah tangga per bulan yang akan diberlakukan Oktober 2005, Rina menyarankan perlu mempertimbangkan perbedaan lokasi, anggota keluarga, aksebilitas rumahtangga terhadap fasilitas ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Meskipun diberikan kompensasi, hal itu tak membantu mengurangi dampak negative kenaikan harga BBM. "Dengan asumsi tidak ada bocoran dan penyaluran dana tepat sasaran maka kompensasi di sector pendidikan dan kesehatan saja ternyata tidak cukup untuk mngurangi dampak negative dari peningkatan harga BBM," tambahnya.

Ia berpendapat, diperlukan pula kompensasi tidak langsung. Selain itu diperlukan juga sistem pengawasan yang ketat terhadap dana. (dp)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!