Sebagaimana dijelaskan Menko Kesra Aburizal Bakrie, usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Kepresidenan, Senin (9/1), peringatan dini itu perlu disampaikan pada tingkat bupati dan kecamatan agar kemudian dapat mengumumkan kepada rakyat di daerah tersebut.

Menurut Menko Kesra, peringatan pertama untuk pergerakan tanah diberikan kepada DVMBG, sementara BMG akan mengeluarkan peringatan untuk bencana banjir, angin puyuh, dan tsunami.

"Pemerintah memberikan otoritas kepada kedua lembaga ini untuk memberikan peringatan dini yang disampaikan kepada masing-masing pemerintah daerah," begitu Aburizal Bakrie.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Buana Katulistiwa Tri Agus Prayitno, seperti diberitakan Geografiana.com, Sabtu 7 Januari 2006 lalu (Lihat berita: Jangan Terlena, Siapkan Langkah Darurat Meluasnya Banjir), secara khsusus meminta semua pihak untuk memberikan perhatian penuh terhadap kemungkinan meluasnya banjir dan longsor di berbagai wilayah dengan pemberian informasi peringatan bencana dari lembaga terkait kepada pemerintah daerah dan seterusnya kepada warga masyarakat yang rawan bencana.

Tri Agus Prayitno mempersoalkan bagaimana BMG dan lembaga lain seperti Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, seharusnya jangan cukup puas dengan alasan bahwa mereka sudah memberikan peringatan sebelum kejadian longsor dan banjir itu jauh-jauh hari.

Apa yang penting, menurut Tri Agus Prayitno, adalah apakah informasi itu telah cukup tersebar dengan baik kepada masyarakat dan telah cukup pula arahan yang diberikan untuk segera menghindar dari lokasi-lokasi yang rawan.

"Memang baik menyampaikan informasi dari media, tapi bagaimana efektifitasnya apakah sampai ke masyarakat bawah di Jember dan Banjarnegara itu menjadi persoalan penting. Ini bukan tsunami yang terjadi dalam hitungan menit, tapi ini kasus banjir dan longsor yang tanda-tandanya sudah jelas dan tegas yaitu antara lain tingginya curah hujan dalam periode waktu setidaknya beberapa hari dan lokasi derajat kemiringan tanah yang rawan longsor," katanya.

"Sekali lagi masalahnya bukan sekadar memberikan informasi, tapi apakah masyarakat telah mendapat cukup informasi itu," sambungnya.

Dalam kaitan itulah, dalam kasus hujan dan longsor, sistem pengiriman peringatan melalui surat resmi kepada pemerintah provinsi harus diyakinkan tembus ke aparat pemerintah terbawah, minimal tingkat kecamatan. "Jika sudah diberikan dan masyarakat di bawah itu tidak menggubris itu menjadi persoalan lain."

Selain itu, surat peringatan yang sama juga perlu ditembuskan kepada instansi lain seperti SAR, tim medis, PMI dan seterusnya sehingga mereka pun menyiapkan diri sewaktu-waktu.

Tri Agus Prayitno mengakui bahwa apa yang terjadi di Jatim dan Jateng kali ini menjadi penting bagi penyusunan RUU Penanggulangan Bencana Alam yang akan dibahas di DPR tidak lama lagi. Khsususnya mengenai bagaimana sistem peringatan itu dilakukan, bagaimana distribusinya dan bagaimana pertanggung jawaban jika terjadi suatu bencana.

Ia juga menyayangkan jika dalam setiap kejadian bencana alam, yang selalu mengemuka adalah perdebatan dan salah menyalahkan, apalagi sampai muncul upaya membenarkan diri bahkan bersikap paling tahu permasalahan. Daripada bertengkar, lebih baik menyiapkan diri terhadap kemungkinan kejadian bencana berikutnya. (bj/ss)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!