Informasi ini disampaikan Direktur Eksekutif Greepeace Asia Tenggara Emmy Hafild di Jakarta, Rabu (12/4), saat memberikan keterangan mengenai kondisi hutan di Papua dan aktivitas ?Rainbow Warrior? yang bermaksud untuk melindungi hutan-hutan di Papua.

Menurut Emmy, lebih dari 25 persen hutan alam yang ada di Papua telah dibagikan kepada pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang mengekspor produk kayu murah ke negara-negara maju seperti AS, Jepang, Uni Eropa dan China.

Berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari Departemen Kehutanan, dijelaskan bahwa pada akhir 2005, Pemerintah telah mengeluarkan HPH pada 11,6 juta hektar hutan di Papua kepada 65 perusahaan penebangan.

Perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh hanya segelintir perusahaan nasional seperti Barito Pacific (Inggris, Indonesia), PT Wapoga Mutiara Timber (anak perusahanan Rimbunan Hijau, Malaysia), Kayu Lapis Indonesia, Korindo Group (Korea, Indonesia), Djajanti Group (Indonesia), dan PT Hanurata (Indonesia).

Itu sebabnya Greenpeace Asia Tenggara menyerukan agar upaya penggundulan hutan itu dihentikan sebelum hutan di Papua habis. Menurut mereka, Pemerintah Indonesia harus memberlakukan moratorium terhadap kegiatan penebangan komersial berskala besar dalam cakupan hutan utuh Indonesia, dimulai dengan Papua.

Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah juga hendaknya dikaji ulang, termasuk pemberlakuan tata guna ruang yang tepat.(bj)

Komentar

Oleh Alamat e-mail dilindungi dari bot spam, anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihat alamat ini pada 2006-04-13 06:53:44 pemerintah indonesia harus segera mengikuti saran dari greenpeace. jika penggundulan hutan tetep terjadi, dapat di pastikan hutan d papua akan habis. indonesia jangan cuma seenaknya mengambil hasil bumi papua,taoi juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan, karena yamg mengeluarkan kebijakan pengelolaan hutan adalah pemerintah,juga pemrerintah harus tegas untuk menangkap para pelaKU ILEGAL LOGGING yang pelakunya adalah para aparat dan pejabaT biadap!!!

Oleh Alamat e-mail dilindungi dari bot spam, anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihat alamat ini pada 2006-04-18 07:48:09 Pemerintah harus cepet dong, wajar aja orang2 Papua pada ngamuk lha wong kekayaan di ekploitasi terus, tanah adat makin habis krn kecuekan pemerintah dalam menangani. Sebelum semuanya habis tolonglah perhatiin....

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!