Setelah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memberikan pemaparannya di depan Panitia Khusus (Pansus)RUU Ibukota Negara di DPR, pekan lalu, giliran Gubernur Jawa Barat Denny Setiawan dan Plt Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiah diminta pendapatnya mengenai konsep Megapolitan, Rabu (15/2).

Singkatnya, dua tokoh ini membawa suara Jabar dan Banten yang menggambarkan pendapat mereka dengan kalimat "penolakan tapi". Mereka menolak konsep Megapolitan jika hal itu ditujukan untuk memperluas wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Tapi jika itu dalam konteks tata ruang dan wilayah secara integral, silakan saja.

?Jika konsep Megapolitan dalam pengertian ?mencaplok? wilayah Jawa Barat, maka dengan tegas kami menolak. Tetapi jika Megapolitan dalam konteks mengatur tata ruang dan wilayah secara integral antara DKI dan Jawa Barat, kami tidak keberatan,? ujar Denny Setiawan.

Sementara Hj Ratu Atut Chosiah berpendapat, ?Secara prinsip pemeritah Banten sama dengan Jawa Barat. Provinsi Banten setuju dengan konsep Megapolitan bila untuk mensinergikan DKI, Banten dan Jawa Barat,? katanya.

Danny mempertanyakan apakah konsep Megapolitan merupakan satu-satunya solusi bagi penyelesaian permasalahan DKI Jakarta. Jika pertambahan penduduk terus meningkat tanpa diimbangi pemenuhan kebutuhan penduduk dalam berbagai aspeknya, seperti kesempatan kerja, fasilitas kota dan lain-lain, maka konsep Megapolitan sebagai solusi tidak tepat.

Danny mengungkapkan, beberapa tahun lalu sudah ada Jabotabek Metropolitan Master Plan. Ada juga sistem transportasi terpadu antara DKI dan wilayah sekitarnya. Kemudian sistem tata air regional, yakni tentang pengaturan tata air antara Jawa Barat dan DKI. ?Kenapa ini tidak diaplikasikan?? tanyanya.

Dia juga tidak setuju dengan istilah Megapolitan. Ia lebih setuju menggunakan istilah tata ruang yang terpadu Jabodetabekjur. Istilah ini lebih bernuasa pemberian penghargaan terhadap otonomi daerah di wilayah tersebut. ?Kalau istilah Megapolitan yang menikmati hanya Jakarta. Begitulah pemahaman masyarakat Jawa Barat yang saya terima,? terangnya.

Dia mengeluhkan, dalam beberapa hal Pemda DKI Jakarta kurang koordinasi dengan Pemerintah Jawa Barat. Ia mencontohkan, kasus Bojong Gede (tempat pembuangan sampah yang jadi masalah-Red) pemerintah Jawa Barat tidak pernah diajak bicara. ?Jadi bagaimana kami bisa memfasilitasi,? katanya.

Bukan Badawi

Sementara anggota Pansus Abdillah Toha asal F-PAN meminta Pemerintah Jabar dan Banten tidak berfikir sektoral, dan berharap Gubernur Jawa Barat dan Banten memandang konsep Megapolitan sebagai kepentingan bangsa. Sebab, masalah ibukota adalah masalah bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kalaupun ada beberapa wilayah Jabar dan Banten yang masuk Megapolitan, tapi tidak mengurangi kewenangan kepala daerah bersangkutan kan tidak ada masalah.

?Walikota Bogor, Walikota Bekasi, Walikota Tangerang dan bupati-bupati tetap menjadi kepala pemerintahan setempat. Yang berubah hanyalah kepindahan administrasi dari semula ke Jabar atau ke Banten menjadi ke Jakarta,? tegasnya.

Abdillah Toha memandang kekhawataran Gubernur Jawa Barat itu seolah-olah yang akan mengambil wilayahnya adalah Abdullah Badawi dari Malaysia. Padahal, pengambilan wilayah tersebut justru memindahkan tanggungjawab sekaligus meringankan beban Jawa Barat dan Banten.

?Saya menghargai aspirasi DPRD dan rakyat Jawa Barat yang menolak Mogapolitan, tetapi apakah tidak sebaiknya Guberenur Jawa Barat juga meminta pendapat pada wilayah yang akan ?diambil? seperti Bekasi, Bogor dan lainnya. Tanya, apakah mereka tetap ingin masuk Jawa Barat atau Megapolitan?? katanya.

Menanggapi Abdillah Toha, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan tetap pada pendiriaannya. Ia tidak rela daerahnya ?dicaplok? DKI Jakarta. Ia memahami kalau penanganan DKI Jakarta itu sangat penting dan menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan ibukota negara RI.

?Masyarakat Jawa Barat mendukung sepenuhnya eksistensi Jakarta sebagai ibukota negara, tapi bukan berarti melalui perluasan wilayah,? katanya. (bj)

Komentar

Dalih-dalih lumbung baru Oleh Alamat e-mail dilindungi dari bot spam, anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihat alamat ini pada 2006-02-17 08:02:45 Memang bukan Badawi yg ngrampok. Tapi yang namanya rampok biar dari dki juga tetep rampok. Dan kenapa ngarus bawa-bawa nama Badawi dari Malaysia.  Dan Kenapa menyuruh gubernur bertanya ke Bupatei/wlkot yg terkait ini namanya mengadu domba dan sedikit berbau "iming2" kepada wlkot/bupati terkait akan lebih sejahtera menuruti megapolitan dari pada Jabar. Kalau Bupati/walkot terkait punya nurani dan menghayati negara dalam kondisi compang-camping seperti ini tidak usah menambah masalah dulu. Apa artinya proyek Megapolitan bisa jadi lumbung korupsi baru atau sebagai alasan untuk mendapoatkan "UTANG" yang sekalian gede jadi asik bagi2nya? kalu kecil susah bagi2nya. Memang pada satnya nanti mau tidak mau suatu kota yg dinamis akan mengarah ke megapolitan, yg membutuhkan ruang horizontal dan ruang vertikal. Pertanyaannya kenapa ruang vertikal juga belum optimalkan dan ruang horizontal yg ada juga belum optimal masih mau nambah. Orang sudah otonomi daerah dan menyetujui konsep desentralisasi (tidak centralisasi lagi) kok masih saja ada praktek2 pembangunan seperti ini. DKI selayaknya sebagai partner senior dalam pengembangan wilayah daerah2 sekitarnya untuk saling menguntungkan. Budaya caplok mencaplok dan lebih parah lagi ada daerah yg maunya di caplok (mis: Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok). Semoga masing2 Bupati/walkotnya punya harga diri dan menunjukkan kemampuan bahwa dengan otonomi daerah / desentralisasi dapat mengimbangi perkembangan DKI sebagai partner wilayah yg sangat potensial, tidak harus melebur dengan dalih Megapolitan.

Mana Planolog Jawa Barat (ITB) Oleh Alamat e-mail dilindungi dari bot spam, anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihat alamat ini pada 2006-02-17 08:47:28 Kenapa ng belajar dari pengembangan wilayah kota-kota besar dunia yg menghadap ke laut (Jepang, Inggris-Perancis, Belanda dll).  Dan catatan kecil buat DKI pengembangan keselatan berhadapan dengan vulkan aktiv Pangrango, meskipun DKI saat inipun sudah terletak relatif dekat, untuk itu wilayah Depok dan Bogor lebih baik difungsikan sebagai wilayah daya dukung tata air (lihat catatan parahnya puncak sudah kritis oleh orang2 dki dan sudah ada upaya menghentikan) bagaimana nanti kalau memang benar2 milik dki?. Laut jawa di utara dki hingga puluhan pulau di kepulauan seribu masih luas untuk dki. Tantangan arsitektur dan planolog untuk mengoptimalkan wilayah dki (tidak harus mengganggu kedaulatan otonomi daerah sekitar dki (milik Jabar dan Banten)). Hal ini harus dikritisi secara detail dan memakan waktu lama bukan hanya karena masa jabatan DPR, Gub dki atau bahkan Presiden hanya 5 tahunan semuanya harus segera. Pelibatan semua pihak (Masyarakat, PT, Lembaga riset, pemda2) dalam mewujudkan pembangunan sudahkan dilakukan?. Pihak DPR (legislatif) jangan2 hanya menerima berkas dari Kontraktor dan segelintir penguasa untuk mengambil keputusan realisasi ini. Setelah gagal dengan water front city dki mencoba lewat jalur lain yaitu isu Megapolitan dki? Ini juga merupakan kesempatan para lembaga riset pembangunan wilayah untuk membuka pusat-pusat pengembangan wilayah baru yang berorientasi desentralisasi bukan centralisasi.

rame Oleh Alamat e-mail dilindungi dari bot spam, anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihat alamat ini pada 2006-02-20 05:20:00 duduk satu meja, diskusikan dengan baik dan matang jangan dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi, menuju indonesia yang lebih baik

Oleh rudy rahmat rahmady pada 2006-03-16 08:23:00 sebenarnya kita sesama pemerintah jangan berburuk sangka, kita jadikan rencana megapolitan ini sebagi amanah kita terhadap rakyat,pemerintah harus transparan dalam mempersalahkan megapolitan ini, janagn pernah berpikir, rencana megapolitan hanya rencana mencari uang saja

Menyokong Perkembangan Indonesia Oleh Alamat e-mail dilindungi dari bot spam, anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihat alamat ini pada 2006-03-28 14:33:20 menurut saya, konsep megapolitan itu sangat baik untuk perkembangan Indonesia. Saya berharap dengan terwujudnya konsep megapolitan ini, Indonesia menjadi lebih maju dan mengarah ke arah yang lebih positif.

Oleh Ronda pada 2006-03-29 09:56:42 Konsep yang terlihat baik, begitu masuk ruang politik, dia rentan dengan berbagai penafsiran yang berlatar belakang kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat...      *quote from someone

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!