Ia mengemukakan bahwa pembangunan sektor kelautan Indonesia belum dipandang sebagai potensi menggiurkan bagi perekonomian bangsa. Kekayaan laut Indonesia selama ini selalu dinomorduakan setelah bidang pertanian. Ia menilai selama ini land-base lebih diutamakan dibandingkan sea-base. Padahal, tambahnya, persentase devisa kelautan dan perikanan tidak pernah mengalami penurunan.

Rahasia potensi laut Indonesia belum banyak tergali oleh pemerintah. Dalih keterbatasan teknologi dijadikan alasan pemerintah akan kurang maksimalnya pengelolaan sektor kelautan.

Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat pesisir sangat berperan dalam pengembangannya. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dibutuhkan untuk mengubah potensi menjadi sumberdaya kelautan.

Pembangunan dengan metode top-down dirasa sudah tidak efektif, terkait dengan keragaman potensi daerah yang memiliki kebutuhan berbeda pula. Pembangunan berbasis masyarakat dibutuhkan pemerintah, khususnya daerah setempat, untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing.

"Kita jangan bangga dengan keadaan bangsa kita yang katanya lautnya luas, hasilnya berlimpah, sorga dunia dan sebagainya," ujar narasumber lain, Dr.Andin H. Taryoto, SekJen Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). "Sesungguhnya itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri yang akan membuat kita menjadi berpikiran sempit dan tidak mau berusaha,"

Ia menambahkan, jatuhnya sektor kelautan di Indonesia disebabkan tidak adanya aturan jelas mengenai permasalahan kelautan Indonesia.

Hal tersebut dibenarkan oleh Dr. A. Harsono Soepardjo M.Eng selaku Ketua Pusat Studi Kelautan FMIPA UI. Menurutnya, Indonesia masih sangat lemah dalam hal hukum dan kebijakan tentang kelautan. Para pakar dan instansi terkait menyusun Indonesian Ocean Policy yang berisi kebijakan khusus yang diharapkan membantu menyelesaikan permasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Saat ini, DPR belum menerima sepenuhnya kebijakan tersebut karena dirasa belum mencakup aspek yang lebih detail dari permasalahan kelautan.

Selain masalah kebijakan kelautan, masalah pulau terluar Indonesia juga disampaikan dalam seminar ini. Kol.Drs.Rusdi Ridwan, Kasubdis Peta Dishidros TNI AL menyampaikan presentasi mengenai batas-batas maritim RI dengan negara tetangga dan permasalahan batas ZEE di wilayah perbatasan RI. (dq)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!