"Istilah itu tidak penting, karena yang penting dilakukan adalah tanggap darurat dan bagaimana seceptnya bantuan segera distribusikan langsung ke kamp pengungsi," kata Agung Laksono di Jakarta, Senin (29/5) saat ditanyakan apakah pemerintah perlu mengumumkan bencana alam Yogya dan Jateng itu sebagai bencana nasional.

Selama kunjungannya meninjau langsung ke lokasi bencana dia menilai bahwa, birokrasi telah menghambat penyaluran bantuan kepada para korban. Mestinya bantuan itu segera disalurkan ke kamp pengungsi, tidak melalui perangkat aparat kabupaten, kecamatan dan desa.

"Berdasarkan pengamatan saya di lokasi bencana, penyaluran bantuan itu sangat lamban akibat birokrasi. Padahal bantuan sudah banyak yang datang dan belum terdistribusikan ddengan baik ,? ujar Agung.

Dikatakannya, melalui tanggap darurat, mestinya bencana alam itu bisa ditangani oleh mepemerintah setempat. ?Kalau saja penyaluran bantuan itu bisa dilakukan dengan potong kompas, maka korban bisa tertangani dengan cepat.

?Akibat tidak berjalannya tanggap darurat itu, muncul protes dari beberapa daerah yang belum menerima bantuan sama sekali. Status bencana nasional juuga tidak menjadi jaminan penangan musibah itu secara cepat,? ujarnya.

Menurut Agung, dana tanggap darurat saat ini masih ada di permerintah sebesar Rp 300 miliar. Dia meminta agar pemerintah tidak ragu-ragu menggunakannya. ??Nanti pemerintah tinggal melaporkan penggunaannya di APBN Perubahan," tandasnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno meminta pemerintah agar secepatnya menetapkan bencana gempa bumi itu menjadi bencana nasional. Alasannya, jumlah korban di daerah tersebut sudah sedemikian besar.

"Selain itu, kalau bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka PBB bisa ikut campur dalam membantu. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada negara sahabat yang sudah membantu kita," jelasnya.

Politisi senior yang biasa disapa dengan panggilan Mbah Tardjo itu juga mendesak agar pemerintah memberikan tenda, makanan, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh korban yang masih hidup. Ketersediaan tenaga medis dan paramedis, infus, kantong darah dan obat-obatan pun sangat terbatas.

?Jangan sampai korban yang masuk rumah sakit justru bertambah sakit. Kita melihat, penganganan korban belum maksimal dan efisien. Padahal kita tahu, saat ini Presiden masih ada disana,? ucapnya.

Menyinggung keberadaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masih berada di Yogyakarta, anggota F-PDIP Ramson S meminta presiden segera kembali ke Jakarta untuk memegang komando, yakni mengkoordinasikan seluruh menteri dan instansi terkait, termasuk Wapres Jusuf Kalla selaku Ketua Bakornas.

Ramson melihat, keberadaan presiden di Yogyakarta, kurang efektif dalam memimpin komando tanggap darurat, karena realitas di lapangan masih amburadul. Apalagi, menurut dia, kelihatannya para menteri kebingungan, karena komandannya dua, satu di Jakarta, satu lagi di Yogyakarta.Dalam critical moment, perlu komando yang tegas dan fokus.

"Kita lihat di televisi, komando presiden belum efektif. Padahal yang dibutuhkan rakyat, ada instruksi yang jelas dan tegas dari presiden sehingga bantuan kepada semua rakyat yang kena musibah cepat sampai. Jadi, lebih baik presiden segera kembali ke Jakarta, tak perlu lama-lama di Yogyakarta,? tegasnya.

Dikatakan, kalau koordinasinya tak jelas dan keadaan tetap amburadul seperti sekarang, malah merugikan citra presiden sendiri, karena rakyat akan bertanya-tanya, lho presidennya di sini, kok keadaannya masih semrawut dan bantuan pun banyak yang belum sampai, ujarnya.

Tentang dana bantuan Ramson mengatakan, pemerintah tidak perlu pusing. Berapapun dana yang diajukan pemerintah, DPR pasti mendukung.

Dijelaskan, dalam APBN 2006, dana tanggap darurat ada sebesar Rp 700 miliar. Dana itu bisa dipakai untuk membiayai keperluan-keperluan yang sangat mendesak.

Wakil Ketua F-PDIP bidang Ekkuang itu meminta seluruh anggota fraksinya masing-masing menyisihkan uang Rp 10 juta untuk disumbangkan.

?Usulan itu akan saya sampaikan kepada pimpinan F-PDIP untuk ditindaklanjuti,? katanya. Pendapat senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR Effendi Choirie.

Presiden sebaiknya kembali ke Jakarta dan untuk tugas di daerah bencana ditangani oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Bakornas. ?Keberadaan presiden di Yogyakarta justru membuat aparat di daerah tak bisa kerja, mereka rikuh ditongkrongi presiden,? ujarnya.

Sementara pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dasrul Djabar dan Tri Yulianto menyarankan agar presiden tetap di Yogyakarta, agar koordinasi dari lokasi bencana dengan Jakarta bisa lebih efektif dan memudahkan kontrol. ?Berkantornya presiden di Yogyakarta karena keprihatinan pada rakyat yang ketimpa musibah,? ujarnya. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!