“Informasi itu tidak benar,” tegas Koesmayanto Kadiman saat ‘diadili’ anggota Komisi VII DPR dalam Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR Jakarta, menanggapi informasi yang muncul bahwa sebelum tsunami dirinya sudah mendapat informasi 45 menit hingga satu jam sebelumnya.

Dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi itu, hampir semua anggota fraksi DPR menyudutkan Koesmayanto. Menristekdituding sebagai penjahat kemanusiaan karena tidak mensosialisasikan informasi yang dia peroleh dari BMG tersebut. Dan persoalan itu kemudian menjadi topik utama adalam pembahasan Raker tersebut.

Merasa diadili, Menristek itu kemudian mempertaruhkan jabatannya atas tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa korban jiwa dan materi akibat bencana tsunami itu bukan karena kelalaiannya, yang tidak meneruskan informasi yang diperolehnya kepada pemerintah daerah yang yang diterjang badai laut (tsunami) tersebut.

Secara rinci dia menjelaskan kronologis musibah itu dengan informasi SMS yang dia terima. Dikatakanya, sesungguhnya interval waktu kejadian itu dengan SMS yang diterimanya hanya 20 menit saja.

“Jaditidak benar kalau saya menerima informasi melalui SMS satu jam sebelum gelombang tsunami sampai ke pesisir Pantai Selatan Jawa itu,” ujar mantan Rektor Institut Teknologi Bandung itu.

Ditambahkannya, mekanisme pemberitaan peringatan dini gelombang tsunami yang berlaku di BMG hanya berkisar sekitar 10 menit saja, dari awal tanda-tanda hingga sampai munculnya kejadian tersebut. Sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk mensosialisasikannya dan termasuk upaya evakuasi.

Menurut Koesmayanto Kadiman, sesuai kapasitas dan wewenangnya, BMG lah yang sebetulnya memiliki otoritas untuk pemberitaan dini tsunami tersebut kepada instansi terkait. Sedangkan, daftar birokrasinya pun cukup panjang, mulai BMG Jakarta (Pusat), provinsi, kemudian baru ke kota dan kabupaten daerah bencana tersebut.

Kambing hitam

Sehubungan dengan itu, lanjutnya, semua pihak hendaknya dapat melihat dan memahami musibah itu secara tepat dan benar. Kalau persoalan itu kemudian harus berdampak pada dirinya sebagai Menristek, yang apa boleh buat.

“Soal dipecat dari jabatan, itu risiko,” ujarnya seraya menambahkan, agar semua pihak tidak teralu cepat mencari kambing hitam dalam bencana itu.

Berkaitan dengan pemberitaan yang simapang siur tersebut, ia menyatakan, “saya akan lacak dari mana awal atau dasar pemberitaan tersebut, karena idealnya, kita memang memerlukan multi-hazzard early warning system. Dari sana kita kaji, apakah perlu komando sentral, atau bagaimana,” kata Koesmayanto.

Anggota Komisi VII DPR dari F-PD Soekartono Hadi Warsito (F-PD) menyatakan, pemberitaan BMG yang dibawahi Kementerian Perhubungan itu tidak berada dalam koordinasinya ataudengan jajaran yang terkait. Mestinya koordinasi dilakukan kepada Departemen perhubungan (Dephub), tetapi BMG malah melakukan pemberitaan lewat Menristek, ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan kekacauan koordinasi lain seputar bencana alam dari jajaran eksekutif lainnya. Seperti simpang siur kebenaran informasi dana penanggulangan bencana antara Menteri Sosial (Mensos) dengan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) hingga Wakil Presiden, misalnya.

Sedangkan A Sonny Keraf dari F-PDIP juga menyatakan hal senada. “Kalau begitu penjelasan Menristek, seolah-olah masing-masing pihak menyatakan musibah itu bukan urusan mereka. Kalau begitu siapa yang bertanggungjawab. Itu harus diperjelas, depertemen masa sebetulnya yang menangani langsung kasus bencana alam itu,” ujarnya.

Terlepas dari persoalan simpang siur dan saling lempar tanggungjawab di kalangan pemerintahan, Muhammad Najib dari F-PAN melihat bencana tersebut secara objektif. Dia mengatakan, dari segi sense of responsibility (tanggungjawab) bencana itu menag tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Meneg Ritek. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!