Menurut Djoyo, di Jakarta, Senin (6/2), proses sertifikasi tanah di NAD saat ini sulit sekali dilakukan karena terdapat tiga hal dasar yang tidak ada, yaitu subyek-nya atau pemilik tanah banyak yang meninggal serta tidak adanya ahli waris dan sebagainya sehingga dalam pelaksanaannya harus digunakan desain bersama-sama masyarakat.

Kemudian, menyangkut obyek, yakni tanahnya yang tidak jelas lagi batas dan keberadaannya karena tersapu tsunami. Untuk hal itu, kata Djoyo lagi, pihaknya bersyukur punya peta sebelum tsunami.

Seterusnya adalah mengenai alas-alas hak (dasar hak). Hampir semua dokumen yang ada di kantor BPN NAD terendam air. Namun, tambahnya bersyukur masih ada 16 ton dokumen yang bisa diselamatkan dan saat ini disimpan di Muara Angke Jakarta.

Pihak BPN sendiri, kata Djoyo, bermaksud untuk mempercepat proses sertifikasi tersebut, meskipun hal itu diakuinya tidak mudah mengingat terbatasnya staf BPN yang ada. Kata Djoyo, saat ini, hanya terdapat 200 orang staf BPN yang bekerja siang malam. Itu sebabnya, per 1 Mei 2006 nanti akan ditambah 360 orang lagi sehingga menjadi 560 orang.

Tambahan pegawai sekitar 360 orang tersebut, akan ditugaskan selama enam bulan sebagai tugas khusus (ad hoc) yang seluruh biayanya ditanggung oleh multi donor trust fund. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!