Dalam sambutan Walikota Depok yang dibacakan oleh Asisten Pembangunan Kota Depok, Nana Sudjana, Investasi di Kota Depok dalam bidang properti meningkat terutama pada sektor jasa dan perdagangan, begitu juga dengan pertumbuhan penduduk juga terus meningkat. kebutuhan akan ruang saat ini meningkat berbanding terbalik dengan turunnya kualitas lingkungan di Kota Depok, sehingga perlu kesadaran pelaku pembangunan dalam menerapkan tata ruang.

Gagasan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, Zahrizal Sumabrata dari Ikatan Ahli Perencana Transportasi Indonesia yang juga Dosen Universitas Indonesia mengatakan bahwa sisi teknis penataan ruang yang menggunakan rumus-rumus proyeksi, dengan kemajuan suatu wilayah hanya dilihat dari GDP perlu dilandasi oleh kearifan lokal (local wisdom), religius yang didampingi oleh intelektual. Gagasan ini merupakan implementasi yang paling aktual dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Sementara pemakalah Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda melalui ketuanya Prof. Dr. Mudya Purwasaswita, menyatakan tiga hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan adalah perhatian pada silkus udara (atmosfer), aliran air (hidrosfer), dan aliran biomassa (siklus tanah). Beliau menegaskan bahwa pembangunan perkotaan yang di Jawa Barat yang mengubah ruang hijau menjadi berbagai bangunan, telah mengabaikan potensi air yang besar di Jawa Barat.

"Potensi air di Jawa Barat sebesar 81 milyar m3, setara dengan seluruh darata Kanada, dan saat ini pada musim kemarau potensi tersebut hanya 8 milyar m3, dan tidak merata. Sedangkan kebutuhan ekosistem Jawa Barat 17 milyar m3". "Seharusnya daerah-daerah di Jawa Barat tidak mengalami kekurangan seperti yang saat ini terjadi".

Sementara itu, erosi di Jawa Barat mencapai 32 juta ton per tahun. Mudya mengemukakan perlunya pembangunan di Jawa Barat yang dirancang dalam tata ruang berbasis pada manajemen air, “kekuatan ekonomi Jawa Barat ada pada manajemen air” paparnya. Dalam paparannya, Mudya juga menyoroti pembangunan bangunan perkotaan yang mengubah aliran udara alami yang mempengaruhi temperatur lokal perkotaan, dan juga perlunya pemanfaatan sampah menjadi kompos sebagai upaya menjaga siklus biomassa kembali ke tanah.

Sementara itu, Dosen Ilmu Budaya di Unversitas Pasundan dan Universitas Parahyangan H.R. Hidayat Suryalaga menyoroti tentang lunturnya budaya masyarakat akibat laju pembangunan yang dapat menghilangkan suatu bangsa. Depok, pada Purnawarman menjadi Raja di Jawa bagian barat menjadikan Depok sebagai bagian dari ibukota kerajaan. Di wilayah Kota Depok sekarang ditetapkan Raja Purnawarman sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, dan sebagai tempat spiritual kerajaan dimana setelah selesai memerintah, Raja dan bupati-bupati menyepi untuk mendoakan keselamatan kerajaan. Beliau memandang tata ruang berbasis agama, budaya dan ilmiah ditinjau dari sejarah sesuai untuk diterapkan di Kota Depok. Namun disayangkan, sampai saat ini Kota Depok belum memiliki bangunan atau badan Pusat Kebudayaan Depok seperti yang diutarakan Tuti, pengurus Koalisi Perempuan Kota Depok.

Gagasan lain yang muncul dalam diskusi antara peserta dengan narasumber dalam acara ini adalah, perlunya mentadiakan 45% tanah di Jawa Barat sebagai resapan air, sedangkan untuk Kota Depok seluas 43%. Perlunya menjaga bukit-bukit, situ-situ dan aliran sungai sebagai penjaga cadangan makanan. Sedangkan dari perwakilan petani mengemukakan pengembangan Kota Depok sebagai kota yang berbasis pertanian (agripolis). (nh)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!