Penegasan itu disampaikan Menlu Hassan Wirajuda, di Bukittinggi, Jum’at (13/1) menyusul pernyataan PM Malaysia Abdullah Badawi sehari sebelumnya bahwa Malaysia menawarkan pembangunan bersama untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama atas kasus blok Ambalat. Badawi, yang berada di Bukittinggi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan menyebut bahwa masalah Ambalat itu memang tidak mudah penyelesaiannya.

Menlu Hassan menyebut, usulan eksplorasi bersama di kawasan Ambalat, antara Petronas dan Pertamina sebelumnya juga telah disampaikan oleh rekannya Menlu Malaysia Syed Hamid Jabar. Tapi jawaban Indonesia adalah “tidak”.

Indonesia, kata Menlu Hassan, berkepentingan menyelesaikan lebih dulu dan memaksimalkan upaya menyelesaikan pencapaian ‘garis batas akhir’. “Jangan bicara tentang joint development, itu posisi kita,” tegas Hassan.

Meski begitu, Hassan Wirajuda tetap mengharapkan bahwa meskipun ada masalah Ambalat, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia terus terjalin dengan baik, baik itu antarpemerintah yang kemudian diikuti pada level hubungan antar masyarat bawah atau akar rumput.

Dengan begitu, katanya, gesekan hubungan antarmasyarakat kedua negara sehubungan konflik yang pernah terjadi, bisa dikurangi.

Peneliti Buana Katulistiwa, Jones Sirait, yang dimintai komentarnya menyatakan dukungan atas sikap tegas pemerintah dalam urusan penyelesaian sengketa blok Ambalat ini. “Joint development itu bahasa diplomasi yang terlalu sopan untuk meluluskan atau melegalkan sesuatu yang masih illegal. Kita jangan lupa, ini bukan persoalan ekonomi semata, tapi adalah jurisdiksi,” tegasnya.

Jones Sirait menduga, Malaysia memang akan tetap memainkan tiga jurus dalam memenangkan berbagai kasus perbatasan dengan negara tetangganya. Pertama, memenangkannya dengan dialog secepatnya. Kedua, pengajuan joint exploration, dan ketiga adalah, membiarkannya berlarut-larut sampai satu generasi "sang lawan" sekarang melupakan masalah ini.

“Mereka itu pintar. Tapi kita jangan mempersalahkan negara lain yang demikian agresif, yang kita perlu pertanyakan adalah apakah strategi kita sudah cukup agresif untuk memberikan perimbangan atas strategi mereka? Jangan-jangan kita hanya pasif dan menjadi bulan-bulanan saja,” katanya.

Menurut dia, dalam tingkat regional ASEAN- yang terlalu banyak direcoki oleh negara-negara besar -Indonesia memang harus mulai membangkitkan diplomasi yang berwibawa, tidak lembek tapi tidak juga emosional. Khususnya terhadap persoalan yang menyangkut dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, Australia.

“Ini ibarat tombol pengatur permainan. Seberapa banyak tombol yang mereka miliki untuk mengambil keuntungan dari kita dan berapa yang kita miliki untuk memberikan tekanan dan mengambil keuntungan dari mereka. Kita jangan dikendalikan apalagi dikadali terus. Sekali-kali perlu keras, dan kita memegang kendali kontrol. Singapura itu kuat tapi lemah, banyak tombol ada pada kita, begitu pun negara-negara tetangga, meskipun bukan berarti kita mengajak perang fisik, “ katanya seraya meminta para pejabat Deplu memegang peta Indonesia di sakunya untuk menuntun arah kemana diplomasi harus dimainkan. (al/ss/bj)

Komentar

diplomasi penyelesaian sengketa blok amb Oleh ichal pada 2006-02-19 16:42:30 maaf bukan komentar tapi mau nanya bagaimana sih upaya diplomasi penyelesaian sengketa ambalat dari awal hingga saat ini serta peluang dan kendala indonesia dalam klaim blok tersebut

pemerintah kurang peka Oleh caris pratiwi pada 2006-02-22 04:20:24 mungkin masyarakat khususnya pemerintah menganggap daerah pulau kecil kurang menguntungkan. Tetapi jika diserobot negara lain baru pemerintah kalang kabut.gimana kerja pemerintah?

Kawasan Perbatasan perlu dikelola.. Oleh Alamat e-mail dilindungi dari bot spam, anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihat alamat ini pada 2006-02-22 08:41:31 Sebenarnya masalahnya bukan hanya pada kehilangan pulau kecil di perbatasan. Tapi hilangnya titik dasar dalam menentukan batas kedaulatan kita dilaut. Dengan "mundurnya" titik dasar kita setelah hilangnya pulau maka harus diambil titik dasar pada pulau yang terdekat. selisih jarak dan penarikan garisnya ini akan berimplikasi pada luas wilayah yang hilang dilaut. Untuk itu pemerintah perlu mengelola kawasan pulau - pulau kecil (dan besar) di perbatasan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. Hal ini untuk mengukuhkan "Effective Occupation" kita atas wilayah tersebut, yg terbukti telah diterapkan Malaysia atas Sipadan Ligitan dan BERHASIL..!!!

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!