Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dalam siaran persnya hari Senin (20/2) di situs resminya, tengah mengupayakan 267,7 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dapat digunakan untuk membangun infrastruktur skala kecil di pulau-pulau kecil, yaitu dermaga kecil atau jetty, jalan desa, listrik tenaga surya, pengadaan air bersih, alat desalinasi, bak penampungan air tawar, sarana komunikasi/telepon satelit serta tempat pendaratan pesawat sederhana (air strip).

Jumlah tersebut ditambah 29,6 miliar lagi yang berasal dari dana alokasi umum (DAU), yang rencananya akan digunakan untuk membantu sarana dan modal usaha bagi mata pencaharian alternatif di sejumlah pulau kecil di 13 kabupaten, serta untuk membangun landing craft tank (LCT) di 10 lokasi, pembuatan kapal pintar, pengadaan kapal kesehatan dan pengadaan sarana sumber energi alternatif. Jadi total dana yang akan digunakan bagi pembangunan pulau-pulau kecil mencapai Rp 297,3 miliar.

Untuk mendukung rencana tersebut, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) juga akan mengembangkan model dan evaluasi ekonomi wisata bahari dengan pendekatan pemberdayaan dan pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil. Lokasi pengembangan wisata pantai dilakukan di 11 propinsi dan 14 pulau, kawasan taman nasional laut di 6 lokasi dan lokasi Coremap II di 12 kabupaten.

Sementara itu, dana sebesar Rp 132,4 miliar juga akan dikucurkan DKP untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang terbagi dalam 3 (tiga) program utama, yakni; (1) Penguatan modal di 111 kabupaten/kota yang didukung kerjasama dengan lembaga perbankan dan non perbankan, (2) Pembangunan fasilitas kedai pesisir di 53 kabupaten/kota yang melibatkan organisasi massa, dan (3) Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di 51 kabupaten/kota agar harga BBM dapat terjangkau nelayan.

Tampaknya Pemerintah memang tidak main-main dalam hal pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Bila melihat konsistensi pemerintah sejak dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Terluar, disusul dengan dikucurkannya 24 M untuk Rehabilitasi Lingkungan Pesisir Partisipatif, ada indikasi bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan lebih memperhatikan wilayah perairannya dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini dapat berdampak positif terhadap pertahanan dan ketahanan nasional, mengingat negara kita ini merupakan negara kepulauan dan batas teritorial Indonesia sebagian besar terbentang di lautan.(qb)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!