Dalam kerjasama ini, ITS yang selama ini cukup memiliki pengalaman dalam bidang teknologi radar, akan mengembangkan teknologi menghilangkan panas atau thermal yang ditimbulkan dari pergerakan kapal, sehingga kapal yang dibuat tidak bisa terdeteksi radar dalam jangkauan minimal dengan merekayasa bentuk dan meterial kapal yang dibuat. Perguruan tinggi lainnya, juga diikut sertakan dalam membangun rancangan gelombang elektromagnetik kapal yang akan dibuat itu.

“ITS sendiri sudah mengembangkan simulasi-simulasinya, tinggal bagaimana menterjemahkan di lapangan. Minimal dalam setahun ini rancangan itu sudah selesai dikerjakan,” kata Rektor ITS Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA, beberapa waktu lalu.

Kebetulan pula, pemerintah memang ingin melengkapi TNI-AL dengan empat corvet dan dua diantaranya sudah dipesan ke Belanda. Dua kapal lain itulah yang akan dirancang oleh PT PAL dan ITS untuk membangun teknologi serupa.

Untuk membangun kapal ini, sedikitnya ada sekitar 11-12 orang pakar dari berbagai disiplin ilmu di ITS yang akan terlibat dalam proyek itu. Menghabiskan dana sekitar Rp700 juta- Rp1 miliar. Cukup besar? Tidak juga. Menurut Muhammad Nuh, harga itu relatif kecil jika dibandingkan dengan harga dua buah kapal yang dipesan dari Belanda itu yang harganya mencapai 340 juta dolar AS untuk dua kapal.

Keterlibatan ITS dalam pengembangan teknologi pertahanan memang terkait juga historis ITS sendiri. Presiden Soekarno dalam amanatnya ketika meresmikan cikal bakal kampus ITS pada 10 November 1957 mengatakan pentingnya kampus ITS ambil bagian dari upaya untuk membangun kemandirian bangsa.

Hal ini kemudian berlanjut dengan munculnya prakarsa dari Depatemen Pertahanan (Dephan) beberapa bulan lalu, yang menantang pihak perguruan tinggi untuk ikut serta dalam mengembangkan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) Indonesia. Salah satunya adalah Dephan menginginkan Indonesia dapat menguasai teknologi stealth untuk kapal jenis corvet sebagai bagian dari upaya pemerintah melindungi kekayaan laut dan keamanan.

Beberapa perguruan tinggi kemudian diundang untuk memaparkan konsep dan rencana kerja guna mewujudkan proyek itu, diantaranya ITB, UGM, dan ITS.

Seperti diketahui, embargo persenjataan dari Amerika Serikat (AS) telah mengganggu kemampuan Alutsista Indonesia. Ketergantungan semacam ini telah menjadi keprihatinan banyak kalangan sehingga diamanatkan untuk mencari alternatif penyediaan Alutsista dari negara-negara lain, sehingga kelak Indonesia tidak mudah didikte lagi. Beberapa alternatif seperti Rusia, China dan negara-negara lain di Eropa menjadi beberapa pilihan yang disesuaikan dengan teknologi yang diperlukan. Namun, kesadaran baru dimunculkan yaitu Indonesia harus menciptakan kemandirian dalam pengembangan Alutsista ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan membahas masalah embargo senjata AS ini dalam pertemuan KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan pada 17-18 November 2005.

Indonesia sendiri berharap, Pemerintah Bush meluluskan normalisasi hubungan militer penuh, dengan menerapkan ‘waiver’, yaitu mengabaikan keputusan Kongres AS jika hal itu dirasa perlu demi kepentingan nasional. Tapi hal itu, kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, masih menunggu proses. Mungkinkah? Agaknya sulit. Kemandirian bagaimanapun memang menjadi solusi terbaik. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!