Geografer: Perkuat Pelajaran Geografi untuk Antisipasi Bencana Alam

Depan

Artikel

Berita Nasional

Minggu, 06 Pebruari 2005

Buana Katulistiwa- Kalangan geografer menilai, pemerintah perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh bagi perkembangan geografi, sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak bencana alam melalui jalur pendidikan. Demikian pula dalam pembangunan secara umum, perlu dikembangkan pendekatan geografis yang memerlukan sentuhan para geografer.

    Hal itu diungkapkan Pembantu Dekan IV FMIPA Universitas Indonesia, yang juga staf pengajar Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia, Triarko Nurlambang, MA kepada pers di Jakarta, pekan ini.
    Menurut Arko, Jika dikaitkan dengan kejadian bencana alam maka memang hanya mata pelajaran geografilah yang bisa menjelaskan secara komprehensif; mulai dari pemahaman kejadian alam dan menjadi bencana alam sampai bagaimana dampak bencana serta kemungkinan upaya penyelamatan serta recovery-nya.
    Ilmu geografi belajar secara komprehensif untuk segala fenomena di suatu bagian wilayah maka seyogyanya mampu lebih mudah untuk mengidentifikasi skala bencana yang terjadi baik dari dimensi fisik, sosial maupun politis sekalipun. Hasil identifikasi ini dapat dijabarkan secara sederhana (makro) sampai dengan rinci (untuk kepentingan penanganan teknis).
    Ilmu geografi ini dapat dimanfaatkan pula untuk penanganan sistem pengendalian (manajemen sumberdaya dan keuangan) dalam manajemen mitigasi dan disaster plus juga pengelolaan pada masa recovery. Instrumen Sistem Informasi Geografis yang berbasis dijital akan lebih memudahkan penanganan hal-hal di atas, mulai dari disaster/hazard data mining sampai dengan untuk proses pengambilan keputusan serta sistem pengendalian tadi.
    “Tambahan materi ini dapat dikembangkan dalam bentuk participative learning process agar lebih menarik dengan sumulasi terhadap alam sekitarnya secara visual melalui misalnya fasilitas Sistem Informasi Geografis atau bahan-bahan ajar yang lebih sederhana diikuti ekskursi lapangan,” kata Arko.
    Seperti diberitakan, Depdiknas belum lama ini menyebut bahwa pemerintah akan membuat kurikulum bencana alam untuk sekolah-sekolah agar besarnya jumlah korban dalam setiap kali bencana dapat diatasi.
    Namun begitu, menurut Arko, merancang sebuah kurikulum yang terbaik memang bukan pekerjaan yang mudah. Membuat kurikulum adalah merancang mesin masa depan (the future machine). Kenapa demikian? Kata Arko, karena konsep kurikulum itu sendiri sudah merupakan konsep proses pendidikan untuk menghasilkan peserta didik dimasa depan.
    “Jadi keliru bagi saya jika kelompok perancang kurikulum lebih banyak mengacu pada segala bahan-bahan masa yang lalu dan sudah tidak relevan dengan kebutuhan masa depan. Paling tidak jika kita merancang kurikulum untuk anak SMA dari kelas 1 sd 3 maka kita (para perancang kurikulm) setidak-tidaknya sudah harus mampu membayangkan apa yang akan terjadi 3 tahun mendatang. Apakah hasil didiknya nanti mampu mengantisipasi kondisi 3 tahun mendatang?” tanya dia.
    Demikian juga untuk perguruan tingi, para perancang kurikulm haruslah yang memiliki visi (sebagai seorang yang visioner) paling sedikit kondisi yang mungkin terjadi 5-6 tahun kedepan. Jangan sampai para lulusan menjadi 'bengong' ketika lulus karena ternyata ilmu pengetahuan yang diperoleh sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan riil saat ia kemudian telah lulus.
    “Dengan demikian saya setuju untuk dilakukan perbaikan kurikulum oleh IGI atau siapa saja dan bahkan kita harus terus menerus mengikuti perubahan/ perkembangan yang ada yang menurut saya cenderung membentuk siklus perubahan yang semakin pendek jangka waktunya dan banyak inovasi yang merubah tataran yang ada.”

Muatan Lokal
    Diingatkan Triarko Nurlambang, saat melakukan tinjauan kurikulum yang ada maka bagi yang paling baik untuk saat ini tetap mempertahankan dasar-dasar pengetahuannya tetapi pengembangan muatan lokal (local content) harus ada agar para siswa sebagai bagian penting dalam masyarakat di wilayah tersebut mampu mengenali dan memahami situasi setempat, tidak hanya fisik tetapi juga sosial/budaya/ekonomi.
    Ada otokritik yang dia ajukan seorang akademisi, yaitu bahwa apa yang disusun sebagai kurikulum selama ini membuktikan bahwa kita masih lemah dalam memasukan unsure lokal dalam kurikulum kita. Kita masih terpaku pada rancangan mengacu pada “ide impor”. Umumnya para perancang kurikulum memang lebih merasa hasilnya baik jika telah sekedar mengikuti pola pendidikan di 'luar negeri'.
    Contoh bencana di Aceh merupakan bukti bahwa karena pengetahuan masyarakat yang kurang akan kondisi alam di sekitarnya (Indonesia adalah daerah gempa dan segala akibat gempa termasuk tsunami). Kelemahan kurikulum ini juga bukan hanya masalah isi tetapi juga pada metode. Khusus untuk metode ini, apa yang terjadi di Indonesia mulai dari pendidikan dasar sampai menengah cenderung bukan membentuk siswa yang mampu berpikir kritis apalagi partisipatif.
    “Kita dididik di sekolah untuk mendengar dan menghafal/melatih lalu menjawab serta akhir memperoleh sekolah. Konsep metode ini pada akhirnya hanya akan menghasilkan kaum pekerja dari pada kaum pemimpin. Seperti contoh kejadian bencana, terlihat jelas bahwa masyarakat (sebagian besar) ternyata tidak paham bahwa gejala ini apa dan harus bagaimana mengantisipasinya.”
    Sekali lagi ini bukti bahwa pengetahuan dan sikap yang terbentuk selama proses pendidikan 12 tahun (pendidikan dasar dan menengah) ternyata tidak menciptakan manusia berkualitas mampu berkarakater pemimpin yang kritis sehingga bertindak tepat. Memang proses pendidikan tidak hanya satu-satunya aspek yang menentukan karakter dan kualitas masyarakat.
    “Dengan demikian saya setuju untuk merevisi ulang kurikulum yang ada sekarang tapi usul saya yang utama untuk memberikan pengetahuan mendasar dan filosofi pembuatan kurikulum bagi para perancang dan pengambil keputusan. Paling tidak mereka harus mampu memahami kondisi Indonesia dan lokal,” kata Arko.
    Artinya ada perancang kurikulum untuk lokal dan tentunya perlu diketahui bahwa yang memahami situasi lokal adalah mereka yang telah hidup lama dan memahami situasi lokal yang bersangkutan.
    Secara kelembagaan dan fungsi dinamakan mekanisme desentraliasai dalam mengembangkan kurikulum ini. Untungnya panitia kurikulum nasional sudah ditiadakan, yang menurut dia hasilnya hanya membuat 'penjara' bagi peningkatan kapasitas kreatif penyelenggara pendidikan formal dan mematikan untuk pertumbuhan kearifan lokal. (bj)

Komentar

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Donasi (PayPal)

Login