Depan  Artikel Berita Nasional Beradu Konsep Pembangunan Aceh Pasca Tsunami
|
Beradu Konsep Pembangunan Aceh Pasca Tsunami |
|
|
|
Rabu, 12 Januari 2005 |
Buana Katulistiwa ? Bencana alam gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut mendorong berbagai kalangan, khususnya kalangan terdidik di berbagai pergurunan tinggi dan pejabat terkait berlomba-lomba mengajukan konsep pembangunan daerah ini pasca bencana.
Aceh saat ini mirip kertas kosong di tangan seorang perencana wilayah. Kemana spidol disapukan, tentu saja akan menetukan bagaimana "wajah" kota-kota masa depan daerah yang kerap disebut "Serambi Mekkah" ini.
Dan kondisi kertas kosong, dalam arti tidak ada manusia, rumah dan rusaknya infrastruktur pada satu sisi, memang membuat perencanaan menjadi sedikit lebih mudah. Namun, akan berhasilkah diciptakan sebuah konsep pembangunan wilayah pesisir yang ideal tanpa kesan asal menggores spidol?
Institut Pertanian Bogor (IPB), salah satu dari sekian banyak universitas yang menawarkan konsep pembangunan Aceh pasca tsunami, datang dengan konsep "Agro-Ecopolitan" untuk merehabilitasi dan merekonstruksi pasca bencana Aceh. Konsep ini telah dirilis IPB kepada pers pekan ini.
Seperti dijelaskan Ketua Tim Working Group Recovery Aceh (WGRA), Prof Dr Ir Hadi S Alikodra, MSc, konsep ini dilatarbelakangi kemampuan dasar IPB dalam bidang pertanian yang luas. "Kita coba untuk mempersatukannya melalui program Konsep Kawasan Agro-Ecopolitan di Banda Aceh," katanya.
Salah satu pemikiran dalam konsep tersebut adalah dengan perencanaan wilayah pesisir pasca gempa bumi dan tsunami. Menurut Alikodra, langkah pertama yang akan diambil oleh tim ini adalah mengenali kondisi dan permasalahan lapangan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ada termasuk Citra satelit.
Kemudian menetapkan parameter standar/kriteria yang diperlukan bagi penyusunan rencana pengembangan wilayah pesisir, di mana rencana penyusunan awal konsep ini berlangsung selama tiga setengah bulan.
Kondisi riil selama ini wilayah pesisir di Aceh banyak yang berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk, yang tidak dilengkapi tanaman penahan abrasi atau fasilitas pemecah gelombang (breaker wave).
"Oleh karenanya, diperlukan vegetasi pantai seperti mangrove, sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Aceh dari sapuan ombak besar dikemudian hari," tambah Alikodra.
Selain IPB, Institut Teknologi Surabaya (ITS), selain menawarkan konsep pembangunan perumahan untuk Aceh yaitu konsep RIA (Rumah ITS untuk Aceh), juga tertarik untuk ikut beradu konsep penataan wilayah. Namun mereka tak memberikan nama untuk konsep yang akan disumbangkan ini.
Rektor ITS Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA yang mendampingi prestasi tim dihadapan wartawan hanya mengatakan, bahwa ITS akan mencoba membantu untuk menata kawasan pada perumahan yang akan di bangun di sana, misalnya menyangkut pengaturan jalan, penanaman pohon dan lainnya.
"Karena itu tim teknis yang akan dikirim ITS merupakan tim terpadu, bukan hanya untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga penataan ruang, sanitasi, telekomunikasi, kelistrikan, jalan, serta pendidikan," katanya seraya mengajukan harapan bahwa apa yang diberikan ITS ini akan lebih mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan bencana Aceh dan sebagian Sumatera Utara.
RIA itu sendiri dibuat oleh tim dosen di Laboratorium Perumahan dan Permukiman Jurusan Arsitektur itu, dengan besarnya biaya yang dibutuhkan sebanyak Rp 9 juta untuk satu modul berukuran 4 x 5 meter dengan lama pengerjaan 10 jam untuk 4-5 tenaga kerja. Ini perhitungan di Surabaya, jika di Aceh, menurut hitungan ITS, mungkin bisa lebih murah lagi.
Yang menarik adalah, kalangan pejabat di Aceh sendiri rupanya sudah punya konsep tersendiri dalam membangun kembali daerahnya.
Bupati Bireuen Mustafa A Glanggang, misalnya, sudah punya konsep untuk memindahkan ibukota Provinsi NAD dari Banda Aceh sekarang ke lokasi baru yang posisinya di dataran tinggi. Menurut dia konsep ini perlu untuk mengurangi ancaman bencana alam semacam tsunami. Apalagi, kata dia, letak kota tua (Banda Aceh) tersebut berada di bawah laut.
Pertimbangan lain perlunya pemindahan itu adalah soal anggaran. Dalam pemikriannya, kalau gedung yang rusak di Banda Aceh itu dibangun kembali di tempat yang sama, maka dana yang dihabiskan tersebut sama dengan membangun baru di lokasi lain yang berada di dataran tinggi seperti di Aceh Besar atau di Kabupaten Bener Meriah.
Seperti dilansir beberapa media, dia mengatakan bahwa rencana pemindahan ibukota provinsi NAD itu juga pernah "diwacanakan" Teungku Muhammad Yus, ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi periode 1999-2004. Bahkan, gagasan untuk menetapkan ibukota provinsi di luar Kota Banda Aceh tersebut pernah menjadi perdebatan antara tokoh-tokoh pejuang Aceh diawal kemerdekaan RI tahun 1945.
"Meski dalam perdebatan tokoh Aceh di awal kemerdekaan tentang ibukota yang cocok itu kemudian dimenangkan kelompok pro Kota Banda Aceh, namun hal itu artinya bahwa wacana ibukota provinsi ke wilayah dataran tinggi di Aceh pernah dipikirkan orang-orang terdahulu," ujar dia seperti dilansir Antara.
Mustafa menilai, terdapat dua lokasi yang lebih tepat untuk ibukota provinsi NAD, yakni di kawasan Kecamatan Seulimeum (Aceh Besar) atau di Kabupaten Bener Meriah. "Kedua wilayah yang berada di dataran tinggi itu sangat strategis jika dijadikan sebagai ibukota baru Provinsi NAD," katanya menambahkan.
Akan tetapi, ia juga menilai, dataran tinggi yang ada di Kabupaten Bener Meriah itu merupakan kawasan yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai ibukota Provinsi NAD, jika dilihat dari aspek geografis dan politis.
"Artinya, secara geografis, Bener Meriah berada di dataran tinggi, sekaligus posisinya berada di tengah-tengah, sehingga memudahkan akses masyarakat dari kabupaten lain di Aceh untuk menjangkau ibukota provinsi," katanya.
Sedangkan jika ditinjau secara politis, keberadaan ibukota provinsi di Bener Meriah itu mampu meredam isu pemekaran provinsi di Aceh.
"Selama ini santer dibicarakan wacana pemekaran provinsi di Aceh, setelah munculnya isu 'Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA)' yang diwacanakan sejumlah tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten," ujar dia.
Lain lagi dengan Bupati Aceh Barat, Syahbudin Bp. Pejabat ini mengusulkan daerahnya membuat kota baru sebagai pengganti. Dalam disainnya nanti, kata dia, tidak akan boleh ada bangunan permukiman penduduk dalam radius 500 meter dari bibir pantai.
Masih menjelaskan konsepnya, bupati ini mengatakan, kawasan pantainyahanya akan dijadikan sebagai sabuk hijau (green belt) dengan tanaman kelapa karena jenis tanaman tersebut bila ditanam dalam jarak yang rapat akan mampu melindungi daerah atau kawasan tertentu dari terjangan gelombang laut.
Sebagai contoh disebutkan, beberapa bangunan yang berada di dekat pesisir pantai Meulaboh yang pohon kelapa-nya ditanam dalam jarak yang rapat, ternyata tingkat kerusakan bangunannya tidak separah di tempat terbuka.
"Jadi, 500 meter dari bibir pantai harus dikosongkan dan akan ada petunjuk bahwa di daerah itu terlarang adanya permukiman penduduk," katanya seraya menambahkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan bantuan terutama dalam mendisain kota baru tersebut. (bj) Powered by AkoComment! |
|
|
|
![[Geografiana] Situs Geografi Populer](http://www.geografiana.com/images/blank.png "Kembali ke halaman depan")
