Ada beberapa alternatif energi di luar bahan bakar minyak yang dimiliki oleh Indonesia, dengan potensi yang demikian besar. Alternatif itu antara lain bioenergi, gas metan hingga nuklir. Masalahnya adalah bagaimana mengindustrikan energi-energi ini sehingga dapat bersaing dengan harga bahan bakar minyak, mengingat ongkos produksinya juga tidak bisa dikatakan kecil pada tahap awal ini?

Ini, seperti diakui oleh Menristek Kusmayanto Kadiman dalam sebuah diskusi tentang bioenergi di Tangerang, baru-baru ini, memang membuat rumit. Belum adanya standar harga yang sama antarbahan bakar termasuk dalam urusan distribusinya dipastikan akan membuat bahan bakar baru ini akan kalah populer dan ujung-ujungnya akan membangkrutkan industri.

Sebagai contoh, saat ini solar yang masih disubsidi oleh pemerintah dihargai Rp2.100,- per liternya, sementara harga bahan bakar dari biodiesel, misalnya, Rp3.500,- per liter. Perbandingan harga yang cukup jauh ini akan menurunkan daya saing biodiesel di pasaran.

Karena itu, menurut Kusmayanto, perlu dipikirkan aturan yang membuat harga tadi menjadi bersaing. Di sini terdapat dua alternatif, yaitu kedua energi itu sama-sama diberi subsidi atau sama-sama tidak mendapat subsidi.

Selain itu, lanjutnya, sangat diperlukan adanya insentif bagi pengembangan energi alternatif ini, disamping adanya konsistensi dari pihak instansi lain seperti Departemen Pertanian dalam mempersiapkan lahan kelapa sawit khusus biodiesel, setidaknya tiga juta hektar disamping kelapa sawit yang ada sekarang yaitu sekitar lima juta hektar.

Kusmayanto juga menyebut potensi energi alternatif seperti gas metan yang kandungannya ditaksir mencapai 1,4 kali cadangan gas yang ada saat ini. Demiian pula dengan pembangunan nuklir, yang secara teknologi sudah dikuasai oleh Indonesia, namun terbentur pada keberanian pemerintah dalam membangunnya.

Dia berandai-andai, apabila suatu saat Pulau Jawa kehabisan energi, maka satu-satunya cara adalah dengan membangun empat instalasi nuklir yang masing-masing berkapasitas 1.500 MW. “Tinggal masalahnya adalah apakah pemerintah punya keberanian untuk itu,” begitu Kusmayanto. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!