Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Deputi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinasi Perekonomian Bayu Krisnamurthi dalam seminar "Roadmap Menuju Ketahanan Pangan" di Jakarta, Senin (5/9) berkaitan dengan akan diluncurkannya Kebijakan Pangan pada Oktober mendatang.

Kebijakan ini, kata dia, bersifat menyeluruh dengan setidaknya ditujukan pada tiga hal, termasuk mengenai kemandirian tadi. Dua hal lainnya adalah mengenai ketersediaan gizi yang cukup dan seimbang, dan peningkatan produksi. Gizi yang cukup dan seimbang itu sudah menyangkut jumlah kalori, protein dan tidak hanya pada komoditas beras. Sedangkan peningkatan produksi yang tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan petani.

Bayu Krisnamurthi menjalaskan pula, sejumlah instrumen lanjutan yang akan ditempuh untuk mendukung kebijakan pangan tersebut adalah berupa kebijakan harga, pengembangan infrastruktur, investasi dan pembiayaan, tanah, subsidi langsung, monitoring dan evaluasi, serta kelembagaan.

Swasembada yang dicapai tidak lagi hanya pada keseimbangan antara produksi dan konsumsi, namun juga pengembangan agroindustri, infrastruktur, skala ekonomi hingga pembiayaan dan kelembagaan.

Di bidang kelembagaan, lanjutnya, peran Perum Bulog akan ditingkatkan tidak lagi hanya sebagai penjamin ketersediaan beras, namun diperluas agar bisa memberikan keuntungan baik kepada petani maupun konsumen.

Dia menilai, peran Bulog yang hanya menjamin ketersediaan beras terlalu kecil. ?Seharusnya, BUMN pangan itu bisa masuk juga ke industri beras seperti membangun pabrik bihun dan komoditas pangan,? katanya. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!