3. Upaya Penataan Ruang Perkotaan yang Komprehensif berdasarkan Kondisi Kualitas Udara

Lebih dari 70% pencemaran udara di kota-kota besar disebabkan oleh kendaraan bermotor (sumber bergerak), sementara jumlah kendaraan di kota-kota besar terus meningkat hingga mencapai 15% per tahun. Sedangkan 30% sumber pencemar udara berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, pembakaran sampah, efek tambahan dari turbulensi zat pencemar udara pada lokasi pemusatan bangunan tinggi, dan lain-lain.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suhu udara yang panas menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Webster (1799) meneliti gejalan panas perkotaan dan memberikan beberapa sarna guna mengatasi penyebaran penyakit menular. Saran tersebut antara lain adalah dengan membangun jalan yang lebar agar udara dapat bergerak serta menanam banyak pohon, terutama di sepanjang tepi jalan. Demikian pula Caldwell (1981) yang menyimpulkan bahwa penanaman pohon serta pembangunan air mancur dapat menyejukkan udara di sekitarnya.

Mengingat besarnya peranan dan kontribusi kendaraan bermotor dalam pencemaran udara di wilayah perkotaan, maka penataan jalur lalu lintas dan lokasi perparkiran memerlukan perhatian khusus dalam upaya penataan ruang. Sudah menjadi keharusan bahwa upaya penghijauan di sepanjang jalur lalu lintas menjadi syarat utama dalam perencanaan dan penataan ruang. Di samping itu pengadaan taman-taman kota serta ruang terbuka hijau (RTH) lainnya yang tersebar di berbagai tempat akan mampu mengurangi kadar zat pencemar udara dan menambah kenyamanan kota. Hasil penelitian Puslitbang Jalan menunjukkan bahwa tanaman-tanaman yang terdapat di RTH dapat mereduksi polusi udara sekita 5 hingga 45%.

RTH juga sangat efektif mengurangi efek-efek climatological heath pada lokasi pemusatan bangunan tinggi yang berakibat pada timbulnya anomali-anomali pergerakan zat pencemar udara yang berdampak destruktif baik terhadap fisik bangunan maupun mahluk hidup. Di sisi lain, hal ini menuntut perhatian khusus bagi berbagai pihak yang bergerak dalam bidang perencanaan kota, seperti geograf, untuk memperhitungkan distribusi dan kerapatan bangunan-bangunan tinggi serta dampaknya bagi kesehatan dan kenyamanan kondisi udara di lokasi yang dimaksud.

Khusus untuk kegiatan-kegiatan industri, akan sangat berarti bila dilakukan penataan terhadap kawasan-kawasan industri yang senantiasa "dibina secara ekologis" sesuai dengan peraturan tata ruang yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan lokasi-lokasi pembuangan sampah akhir.

Penataan pusat-pusat kegiatan (pusat perkantoran, perdagangan, dan sebagainya) yang tidak memperhitungkan aspek kesehatan dan kenyamanan kondisi udara tidak hanya akan berakibat pada munculnya "pusat-pusat pertumbuhan penyakit saluran pernapasan" yang potensial, namun juga secara fisik dapat menimbulkan heat syndrome dan secara psikologis juga akan menimbulkan kejenuhan serta locational stress syndrome pada pelaku kegiatan. Di sinilah perlunya dilakukan upaya revisi terus-menerus terhadap implementasi kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Upaya revisi ini akan menjadi alat kontrol dan indikator perubahan lingkungan yang mengikuti dinamisasi aktivitas perkotaan. Selain itu revisi ini dapat menjadi upaya antisipatif bagi wilayah-wilayah di sekitar kota untuk melakukan penataan ruang yang lebih baik dan berwawasan lingkungan.

4. Pustaka

Adiyanti, Sri, 1993, Kutub-kutub Panas Kota di Jakarta (Tesis Magister Ilmu Lingkungan - Program Pascasarjana Universitas Indonesia), Universitas Indonesia, Depok.

Pusat Penelitian Geografi Terapan, 1997, Modul Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia, Depok.

Rahmawati, Farida, 1998, Kualitas Udara di DKI Jakarta Tahun 1997 (Skripsi Sarjana Jurusan Geografi, FMIPA Universitas Indonesia), Universitas Indonesia, Depok.

White, Rodney R, 1994, Urban Environmental Management & Change and Urban Design, John Wiley and Sons, England.

Widyawati, dkk, 1996, Fluktuasi Suhu Harian Kota di Surabaya, Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.