Tahun 1989, sewaktu belum lama memulai karir sebagai dosen geografi, saya bertemu dengan seorang pemuda di usia awal kuliahnya, dalam suatu kesempatan pertemuan di kampung.  Dia hadir sebagai anggota baru.

“Kuliah apa dan di mana, Mas?”, tanyanya untuk memulai berbasa-basi.
“Geografi UGM”, jawab saya tanpa mengatakan bahwa saya sudah mengajar di lembaga itu.
“Wah, geografi?  Jadi guru dong, sebentar lagi”, tanyanya lagi sambil tersenyum, namun masih sopan.

Dosen memang guru. Dan guru adalah pekerjaan mulia. Meskipun tidak tersinggung, secara spontan keluar keisengan saya. “Ya bisa guru, bisa maling, bisa juga pelawak!”

Si pemuda ini memandang saya dengan tatapan aneh, dan tampaknya dia menduga bahwa saya tersinggung.  Akibatnya, pembicaraan pun terputus.  Jawaban saya, meskipun iseng, tidaklah mengada-ada.  Kebetulan senior saya memang ada yang menjadi pelawak terkenal, namun ada pula rekan saya yang pernah masuk bui gara-gara mencuri.  Ada beberapa geografer yang menjadi rektor perguruan tinggi ternama di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Mei 2003, saya mengalami masalah kecil di Bandara Brisbane, ketika petugas imigrasi menjumpai ketidak-cocokan antara nama yang tertera pada paspor dengan nama pada visa saya.  Sambil mempersilakan saya menunggu proses penyelidikan, seorang petugas keamanan yang sudah berumur mengajak saya menepi dan menanyai kegiatan saya di Australia.  Ketika dia tahu saya peneliti bidang geografi, sambil tersenyum dia mengatakan bahwa nilai pelajaran geografinya sewaktu SD selalu bagus.  Selanjutnya, dia bertanya dengan aksen Australianya, “What’s the capital city  of Kalimantan?”

Pertanyaan itu tolol.  Namun saya tidak bisa mengatakan hal itu kepadanya. Saya agak bingung untuk memulai: dari substansi kajian geografi –tetapi menjelaskan hal itu tampaknya juga menunjukkan bahwa saya sama tololnya; atau menjelaskan bahwa Kalimantan tidak punya ibukota.  Saya hanya bisa senyum sambil geleng-geleng kepala. Terus terang, masalah paspor itu membuat saya tidak bisa berpikir tangkas. Untunglah, panggilan kembali dari petugas imigrasi menyelamatkan saya.

Peluang kerja sarjana geografi adalah guru.  Begitulah cara orang mengasosiasikan bidang ilmu dengan profesinya.  Materi yang diajarkan adalah hafalan nama-nama kota, sungai dan tempat penting di dunia.  Di sisi lain, banyak sarjana pendidikan geografi lulusan IKIP/ FKIP mengeluh, karena mereka kesulitan untuk mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Memang, pelajaran geografi di sekolah menengah tidak jarang diberikan oleh guru dengan latar belakang pendidikan yang sama sekali berbeda, misalnya ekonomi, PMP, atau bahkan olah raga.

Kehadiran seorang sarjana (pendidikan) geografi sebagai guru baru kadangkala bisa mengganggu ‘kenyamanan’ si guru geografi lama ini, sehingga tak jarang pula sang pendatang baru dialihkan mengajar bidang lain.  Bidang lain ini, banyak guru ogah melaksanakannya: bimbingan-konseling, PKK (jaman dulu) atau apa pun yang tidak berhubungan dengan geografi. Barangkali, hal semacam ini pula yang menyebabkan materi pelajaran geografi gagal disampaikan secara efektif kepada para siswa sekolah. Sebagus apa pun pembekalan materi geografi di universitas/IKIP, kesempatan alumninya untuk bisa mengajar sesuai bidang ternyata tidak begitu luas.

Bagaimana halnya ketika geografer menekuni bidang lain di luar pendidikan?  Banyak yang menaruh iba ketika banyak geografer menempati posisi sebagai marketing  representative di perusahaan asuransi, wartawan, multilevel marketing, dan bahkan bisnis jamu.  Komentar orang biasanya berkisar pada sulitnya geografer memperoleh pekerjaan yang layak sesuai bidang.  Tetapi, ketika sarjana bidang teknik (rekayasa) menjadi reporter mingguan terkenal, atau bekerja di LSM yang menggeluti isu jender dan pendidikan, serta para dosennya memasuki Departemen Pendidikan Nasional sebagai teknokrat, reaksi masyarakat cenderung positif.  Insinyur –terutama lulusan PTN ternama-- seperti mempunyai privilese untuk menempati sembarang posisi, karena mereka “pada dasarnya cerdas dan dididik untuk bisa mengerjakan apa saja”, begitu kata banyak orang.

Pendek kata, kalau yang melakukannya adalah geografer, maka itu salah tempat dan patut dikasihani.  Sebaliknya, kalau yang menjalankannya adalah sarjana bidang lain (khususnya teknik, kedokteran, atau ekonomi), maka itu mengagumkan.  Persepsi keliru masyarakat selama bertahun-tahun juga telah membentuk budaya rendah diri di kalangan mahasiswa geografi.  Merasa sial, bodoh, dan rendah diri ketika berdebat dengan mahasiswa bidang lain merupakan hal yang umum dijumpai hingga pertengahan dekade 80-an.

Lucunya, kepercayaan diri mahasiswa cenderung meningkat ketika mereka suatu saat bisa berkata, “saya mahasiswa hidrologi”, atau “ saya mengambil penginderaan jauh dan sistem informasi geografis”, atau bahkan “saya menekuni bidang kependudukan.” Bidang ilmu geografinya biasanya tidak disebut.  Ada apa di balik fenomena ini?

Semasa masa awal pemerintahan Orde Baru, jargon ‘pembangunan’ telah merasuki benak banyak orang.  Pertumbuhan ekonomi dikejar, kesenjangan kaya-miskin melebar, cepat kaya dan hidup enak menjadi dambaan utama.  Masyarakat cenderung memuja profesi hard sciences yang mampu melahirkan produk kasat mata dan instan seperti pabrik, jembatan, pasar, sarana kesehatan. Alasan mereka, “kontribusinya nyata”.  Sebaliknya, profesi bidang soft sciences seperti filsafat, sosiologi, dan (setidaknya menurut persepsi masyarakat) geografi merupakan pilihan karir yang tidak bermasa-depan, tidak menghasilkan apa-apa yang jelas dan bisa dinikmati. Dengan menyebutkan identitas diri di bidang teknis, geografer berharap untuk lebih mudah diterima oleh pasar.

Dalam 15 tahun terakhir, meningkatnya kompleksitas masalah pembangunan memaksa banyak orang berpikir komprehensif, lintas sektoral, dan lintas disiplin. Geografer dipandang mampu memberikan kontribusi penting dalam memahami masalah secara holistik. Namun, ketika kebutuhan akan tenaga geografer meningkat, sudah terlanjur banyak geografer bekerja secara teknis belaka di bidang hidrologi, pemetaan, dan demografi. Lupa pada geografinya. Untunglah, tidak semua geografer sukses berpikir demikian. Ketika posisi bidang teknis sudah dirasa ‘aman’, mulailah mereka membuka jati dirinya dan kadang-kadang mampu merekomendasikan perlunya posisi geografer dalam daftar lowongan pekerjaan.

Sekarang ini, era desentralisasi telah dimulai.  Kebijakan penanganan sumberdaya kewilayahan telah terfragmentasi ke dalam satuan-satuan kabupaten dan kota, demi otonomi daerah. Bencana alam datang susul-menyusul.  Dalam lingkup yang lebih luas, masalah lingkungan hampir dapat dipastikan sulit diatasi tanpa koordinasi antar-wilayah. Untuk itu, basis data kewilayahan menjadi semakin penting.  Begitu pula geografernya.

Ironisnya, ketika ‘masalah yang membawa berkah’ bagi geografer ini datang, berbondong-bondong pula para pendatang baru yang tergiur dengan sihir ‘penginderaan jauh’ dan ‘sistem informasi geografis’.  Berbekal ketrampilan operasi software dan pemrograman, tiba-tiba mereka mengaku sebagai geografer. Tiba-tiba pula geografi tereduksi menjadi sekadar ketrampilan teknis di atas meja, dengan seperangkat komputer dan softwarenya. Dan tiap orang bisa melakukannya, seperti halnya mengajar geografi di sekolah.

Persaingan memang sesuatu yang lazim. Masalahnya, siapkah geografer menghadapi perkembangan semacam ini?