 Seperti diduga, kerusuhan Perancis telah dijadikan sebagai "perangkat" baru khususnya bagi Eropa untuk konsisten melanjutkan kebijakan "The Doors Close" yang mereka lakukan (sejak tahun 1973), terhadap para migran internasional.
Walaupun hal itu sebenarnya tidaklah aneh, sebab Presiden Bush jauh sebelum kerusuhan itu terjadi telah berulang kali mengingatkan Perancis (juga Jerman dan Rusia) untuk melakukan langkah pengetatan keimigrasian, melakukan pengamanan lebih intensif di perbatasan, dan bersedia menjadi "mitra" dalam urusan perlawanan terhadap kejahatan transnasional dan terorisme.
Perancis diberitakan segera mengukuhkan UU yang mengatur secara ketat para pendatang ini. Rusia juga mulai terdesak oleh kalangan dalam negeri mereka untuk membuat aturan yang sama. Dan Jerman- yang cemas atas "kerusuhan kecil" di Berlin yang kejadiannya hampir bersamaan dengan kerusuhan di Perancis, juga akan melakukan pembenahan dalam pengawasan para pendatang. Seperti diketahui, tiga negara ini, merupakan penentang invasi AS ke Irak beberapa waktu lalu.
Terakhir ini, Bush akan mengeluarkan kebijakan baru soal keimigrasian yang mengatur para pekerja migran yang saat ini ada di AS. Ada dua opsi dikeluarkan Bush: tetap tinggal dengan sejumlah syarat atau hengkang untuk selamanya. Kita belum jelas mengetahui aturan lengkapnya, namun selintas mengenai syarat-syarat untuk tetap bisa bekerja di AS adalah mereka diberikan waktu tiga tahun untuk melegalkan keberadaan mereka kepada Pemerintah AS, tapi harus kembali dulu ke negara asal mereka untuk kemudian dipersilakan masuk kembali. Sebuah angin segar bagi pendatang? Agaknya bukan.
Namun apapun itu, kita menemukan sebuah paradox dalam pola migrasi internasional era globalisasi ini. Arus imigran agaknya akan dipaksa "berputar-putar" pada negara-negara berkembang dimana terdapat industri-industri yang dimodali oleh negara-negara besar ini. Model globalisasi yang sebelumnya sudah ditampilkan Singapura-Batam, dimana arus pekerja menumpuk dan membuat "penyakit" di Batam, sedangkan Singapura tetap "clean and smile" dan hanya "orang-orang pilihan" yang bisa masuk ke sana.
Jika dilihat ke belakang, Eropa pernah tercatat sebagai pengekspor imigran internasional terbesar di dunia. Selama periode 1846 hingga 1939 tercatat sekitar 51 juta penduduk telah meninggalkan Eropa mencari apa yang mereka sebut sebagai "Dunia Baru". Tujuan mereka adalah AS (38 juta), Kanada (7 juta), Argentina (7 juta), Brazil (4,6 juta), Australia, New Zealan dan Afrika Selatan (2,5 juta).
Namun setelah Perang Dunia II (1945-1973) , seiring dengan boomingnya perekonomian Eropa akibat pesatnya industrialisasi, arus migrasi internasional berbalik arah ke Eropa khususnya Jerman, Perancis dan Inggris. Pentingnya rekrutmen pekeja untuk industri memaksa negara-negara untuk koloni mereka. Perancis misalnya, mencari ke Afrika Selatan, Inggris ke negara-negara Karibia dan subkontiten India.
Jerman yang tidak punya koloni merekrut pekerja jangka pendek dari Eropa barat, khususnya Yugoslavia, Turki dan lainnya. Masa inilah munculnya pergerakan besar penduduk di Eropa.
Sampai kemudian tiba pada masa tahun 1960-an masa yang dikenal pertumbuhan tertinggi imigran, yang mendorong Inggris, misalnya, melakukan penghentian jumlah orang yang datang ke negara Persemakmuran Inggris. Langkah ini kemudian diikuti oleh negara Eropa lain setelah terjadinya resesi akibat jatuhnya harga minyak tahun 1973.
Ketika itu pemerintah resmi mengefektifkan kebijakan "tutup pintu" bagi pekerja luar dan mengharapkan pekerja asing segera meninggalkan negara mereka.
Apakah kemudian kerusuhan Perancis merupakan "buah" dari kebijakan "buka pintu" masa perkembangan industrialisasi, itu menjadi bahan diskusi yang terus menghangat hingga kini. Termasuk apakah kebijakan Rusia yang "lebih terbuka" kepada pendatang sejak runtuhnya Uni Soviet akan mendapatkan "buah pahit" (seperti Perancis kini) di masa datang, itu pun masih teka-teki. Yang jelas, Eropa kini gelisah. Tentu saja bukan karena persoalan imigran itu sendiri tapi adanya tekanan-tekanan AS.
Persoalannya kemudian adalah: Pertama, sudah siapkah Eropa jika tanpa "pekerja" asing yang notabene masih diharapkan untuk menggerakkan industri di dalam negeri mereka? Siapkah penduduk warga negara mereka mengambil alih sebuah pekerjaan yang "rendahan" dengan gaji lebih kecil? Jika ya, siapa yang akan melahirkan anak-anak dalam jumlah besar untuk memenuhi tenaga kerja itu, khususnya untuk Eropa?
Kedua, jika globalisasi diterjemahkan sebagai pemindahan industri AS dan Eropa (yang diajak bermitra) ke negara-negara berkembang yang memiliki resourses dan tenaga kerja murah, berapa dana yang harus dikucurkan oleh mereka untuk menjamin keamanannya?
Perang terhadap terorisme yang menggebu-gebu dilakukan beberapa tahun terakhir ini, menurut alur pikir ini, adalah bagian dari upaya untuk memberikan jaminan keamanan ini. Keamanan dalam negeri AS dan para supporternya, serta keamanan untuk bisnis AS di berbagai negara. Konsekuensinya adalah perang Afghanistan, perang Irak, meningkatkan sentimen etnis dan agama termasuk bergugurannya para serdadu AS di mana-mana. Berapa banyak lagi dana yang harus dikucurkan dan berapa banyak lagi keluarga para tentara itu akan terurai air mata?
Lagi pula, siapa bisa menjamin bahwa menutup pintu ketat bagi para pendatang akan menjamin pendatang akan kapok? Pertama, tentu saja akan terjadi antri di setiap pintu masuk. Itu membuat para pekerja di pintu masuk seperti bandara akan patah pinggangnya dan mengundurkan diri.
Kedua, semakin tertutup akan semakin banyak orang yang akan mencoba untuk mendobraknya secara illegal. Mengapa? Sebab ini adalah naluri manusia, yang selalu ingin lebih sejahtera.
Percaya atau tidak, menutup pintu itu bukan kebijakan terbaik. Itu terlalu frontal. Memonitor jauh lebih baik. Dan migrasi pada era globalisasi? Globalisasi adalah mereka bisa ke kita, tapi kita tidak bisa ke mereka. Betapa adilnya. Powered by AkoComment! |
![[Geografiana] Situs Geografi Populer](http://www.geografiana.com/images/blank.png "Kembali ke halaman depan")
Artikel 
