SUDAH lama gagasan itu muncul dan selalu dibicarakan dalam setiap ASEAN Tourism Forum (ATF). Destinasi tunggal ASEAN. Bayangkan betapa anggunnya gagasan ini. Sepuluh negara tiba-tiba menjadi sebuah satu kesatuan, tanpa diusik batas administrative, sepuluh negara dipandang hanya menjadi sebuah destinasi (daerah tujuan wisata), bukan lagi sepuluh negara.

Dari sisi marketing, tentu lebih mudah “menjual” destinasi tunggal ini. Kita tak perlu lagi berpromosi sendiri-sendiri yang memakan banyak biaya. Konsepnya, saya kira mirip pola aliansi dalam perusahaan-perusahaan, atau yang lebih ekstrim mungkin mirip merger beberapa perusahaan untuk menjadi sebuah perusahaan tunggal yang besar? Konon, ketika kita menjual ASEAN, maka kita juga otomatis menjual negara-negara yang terlibat di dalamnya. Mudah juga mengumpulkan dana promosi bersama. 

Nah, dongeng baru ini pun diberi syarat-syarat. Pertama dan yang utama, seperti kata mantan PM Mahathir dalam pertemuan ASEAN Tourism Conference di Malaysia beberapa waktu lalu, semua negara harus mau bekerja sama. Setiap industri pariwisata harus ikut menjual negara ASEAN lain. Kedua, sebagai bentuk kerjasama ini, setiap negara ASEAN harus mendukung kebijakan bebas visa, bebas fiskal, open air policy dan lainnya, termasuk kerelaan dipunguti iuran atau dana promosi bersama, kerelaan mencantumkan logo “Destinasi Tunggal ASEAN” di setiap material promosi pariwisata negara-negara ASEAN.

Untuk soal ini, menarik jika dikutip pernyataan Menteri Pariwisata Malaysia Leo Michael Toyad yang mengajukan kritik kepada Indonesia yang masih menerapkan biaya fiskal (Rp 1 juta) untuk keluar dari Indonesia ke negara-negara tujuan termasuk ASEAN (tanpa pembedaan). Sedangkan untuk soal kebijakan bebas visa, Thailand menjadi menjadi sorotan sebab belum memberikan kebijakan yang sama kepada Laos dan Myanmar. Indonesia, bersama tujuh negara lain sejauh ini memang telah memberlakukan kebijakan bebas visa intra-ASEAN selama 14 hari.

Kita tak ingin berburuk sangka dengan konsep-konsep ini. Tapi, sebuah saran harus disampaikan kepada Pemerintah RI, entah itu Kantor Menneg Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Deplu, Depkeu dan instansi terkait lainnya, agar hati-hati dalam melayani keinginan-keinginan negara-negara tetangga ini.

Mengapa? Sebab kuat indikasi bahwa gagasan Single Destination itu hanyalah Ansor (angin sorga) atau sebuah konsep marketing yang salah kaprah dan tidak adil. Atau mengutip sebuah pernyataan dari A Dahlan Ranuwiharjo beberapa waktu lalu, kita khawatir jangan-jangan ini adalah bentuk lain dari “imperialisme-ekonomi”. Ingat, yang kecil, yang tak punya tanah, yang tak punya sumber daya akan mencari kesempatan untuk mencari tanah dan sumber daya dengan cara yang paling mudah. Indonesia sendiri punya semua itu, dan kita memang belum pernah sanggup untuk menggarapnya.

Fakta menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke ASEAN itu lebih besar (45 persen) adalah wisatawan dari negara-negara ASEAN sendiri, kemudian diikuti Negara Asia di luar ASEAN (30 persen)  berturut-turut Jepang, Korea dan China, kemudian Eropa (13 persen). Artinya adalah kekuatan pariwisata di lingkup ASEAN sebenarnya adalah kekuatan intra-ASEAN sendiri. Dari jumlah kunjungan yang ada ini, siapa “penikmat” terbesar? Mereka adalah Malaysia, kemudian Singapura lalu Thailand, sedangkan Indonesia hanya peringkat keempat.

Pada saat yang sama, keseimbangan penerimaan wisatawan mereka ke Negara-negara ASEAN berhasil “dikendalikan”, sedangkan Indonesia tidak. Malaysia, dan Singapura misalnya, berhasil mengurangi kunjungan wisatawannya ke ASEAN beberapa tahun belakangan secara cukup tajam. Sedangkan Indonesia, dari peringkat ketiga pada awal millennium ini, justru semakin meningkat tajam, menjadi urutan pertama penyumbang wisatawan ke ASEAN. Selain itu mereka juga memiliki pasar di luar ASEAN lain yang terus dipelihara, sedangkan Indonesia “mati” pada pasar yang sama dan destinasi yang itu-itu juga.

Itu satu hal. Hal lain yang bisa menjadi masalah dengan destinasi tunggal itu adalah soal sumber daya alam pariwisata kita yang semakin terbuka untuk “dijual” oleh mereka sebagai seakan milik mereka sendiri. Pemandangan yang sudah lama terlihat dari penggarapan Batam, Bintan dan pulau-pulau lain di Riau, dan Kalimantan termasuk lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Konon ada lagi berita yang mengenaskan yang menggambarkan bahwa promosi yang diagung-agungkan pun ternyata juga “Ansor” saja, sebab dana yang dikumpulkan setahun cuma US$300.000, jumlah itu dinilai terlalu kecil, yang harus dibagi untuk promosi 10 negara anggota ASEAN.

Dari penjelasan ini, sangat jelas, memangkas berbagai kebijakan yang mempersulit kunjungan dari Indonesia ke Negara ASEAN lain akan ditentang oleh negara sahabat itu sebab dengan cara itu mereka akan menangguk lebih banyak lagi wisatawan asal Indonesia (yang berpenduduk 220 juta jiwa) ke negara mereka.

Indonesia sebagai destinasi tunggal sendiri hingga saat ini terus bermasalah. Kita pernah punya kasus pajak pembangunan yang ditariki pada masa BPPI dulu (untuk dana promosi wisata), yang ternyata tak memberikan keuntungan imbal-balik bagi daerah penyumbang. Secara nasional, angka kunjungan wisatawan asing sebesar 5 juta orang itu, juga mayoritas disumbangkan oleh tiga destinasi utama yaitu Bali, Jakarta, dan Batam (Riau). Promosi apapun yang dilakukan secara nasional hanya berdampak pada ketiga destinasi itu. Dan kenyataan ini berlaku beberapa decade, dan tidak pernah ada perubahan.

Lalu apa saran kita? Jika destinasi tunggal ASEAN itu bermanfaat untuk mempromosikan Indonesia, silakan ikuti saja. Tapi jangan ikuti kemauan mereka untuk minta bebas fiscal. Tidak adil? Ya memang. Tapi, jangan terlalu polos berpikir bahwa negara-negara ASEAN lain itu, juga tidak berpikiran yang sama. Mereka juga tidak pernah adil, sebab kepentingan mereka akan selalu kepentingan dalam negeri sendiri.

Pertarungan diplomasi luar negeri kita harus santun tapi gentlement.