Planet Geo Indonesia

Blogor - Halal bil halal Ditengah hiruk pikuk kampanye Pilkada Kota Bogor, Komunitas Bloger Bogor (Blogor) berhasil mengumpulkan konstituennya yang datang dari berbagai wilayah, dalam acara yang dikemas berbentuk Halal bil halal. Pada acara ini datang sekitar 50 ribuan hadirin yang terdiri dari anggota dan “calon” anggota Blogor. Acara ini sendiri dilaksanakan di kebun salah satu anggota [...]

Oleh Widya Wirawan

Senin, 31 Januari 2005

Bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara merupakan salah satu bencana yang terbesar terjadi di millennium ketiga, sudah semestinya dapat ditangani secara modern atau setidaknya perlu adanya manajerial dalam penanganannya. Berita yang ada, baik dikoran maupun media elektronik menggambarkan bahwa pasca bencana yang sudah memasuki seminggu lebih ini belum menunjukkan adanya koordinasi yang tepat atau efisiensi penanggulangan bencana.
Memang kualitas dan kuantitas dampak dari bencana ini jauh dari yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun di era komputerasi yang serba digital ini mestinya penanganan bencana haruslah lebih mampu untuk menangani problema yang terjadi setelah bencana secara efektif dan efisien, dengan bantuan berbagai disiplin ilmu. Masalah-masalah yang kemudian timbul setelah bencana diantaranya yaitu:
• Langkah apa yang mesti diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang sebagai pemegang kendali pemerintahan di negara ini.
• Bagaimana hirarki & struktural pemegang koordinasi tim relawan, mulai dari yang tertinggi, kemudian tingkat propinsi, kabupaten hingga yang paling rendah yang berada di lapangan.
• Bagaimana sebaiknya pendistribusian bantuan mulai dari air, makanan, obat-obatan, tim medis, tim sukarelawan, pakaian serta bahan bantuan lain yang mendukung dan sangat dibutuhkan.
• Bagaimana metode evakuasi yang tepat untuk setiap wilayah yang terkena bencana
• Bagaimana pembagian tugas dan koordinasi seluruh relawan yang dikirim, sehingga setiba di lapangan mereka sudah mempunyai gambaran apa yang akan mereka kerjakan disana, dan tidak ada lagi yang merasa paling berperan atau mempunyai posisi yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga para relawan tahu batas kewajibannya di lapangan dan dapat menjalankan perannya masing-masing.
• Bagaimana perencanaan, pelaksanaan restrukturisasi/perbaikan infrastruktur di wilayah bencana, dengan mendata kerusakan akibat bencana terlebih dahulu.

Perbaikan sarana dan prasarana dilaksanakan setelah pengevakuasian dan penyelamatan korban selesai, namun ada beberapa sarana dan prasarana umum yang harus segera ditangani/perbaiki, seperti jaringan telekomunikasi dan listrik, jalan utama dan jembatan, rumah sakit/puskesmas dan sarana-prasarana umum penting lainnya, seperti posko baik kesehatan, pengungsian, bantuan, dan lainnya. Melihat contoh bencana yang terjadi di Aceh, dampak bencana, kerusakan dan jumlah korban yang sedemikian besar membutuhkan penanganan yang cepat, efesien dan terkoordinasi.

Indonesia sudah semestinya mempunyai satu kementerian setingkat departemen, yang tugasnya sebagai pemegang kendali tertinggi dalam penanganan setiap adanya bencana nasional. Bencana nasional yang terjadi di Aceh bukan tidak mungkin akan kembali terjadi mengingat negara kepulauan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Dari lima pulau besar Indonesia, hanya pulau Kalimantan yang relatif stabil dari bencana alam. Kelembagaan Saat ini, lembaga atau badan yang mengkoordinasi penanggulangan pasca bencana, adalah Bakornas PBP (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi), Basarnas (Badan Search and Resque Nasional), dan PMI (Palang Merah Indonesia). Beberapa pihak biasanya turut membantu seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), organisasi pecinta alam (Wanadri, Mapala UI, dan lainnya), serta sejumlah Partai Politik beserta LSM (kemanusiaan, kesehatan dan lingkungan). Besarnya potensi bantuan yang diberikan lembaga/organisasi/masyarakat umum baik dalam negeri maupun luar negeri serta pihak-pihak lain dalam menangani bencana alam, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini bantuan untuk Aceh, membutuhkan koordinasi yang kuat dan bersih agar bantuan dapat sampai sesuai dengan tujuannya. Koordinasi yang baik dan bersih terlihat pada posko bantuan Aceh melalui Media Group, dimana bantuan tercatat, diaudit dan disalurkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Surya Paloh, pimpinan Media Group juga menjadi pemegang kendali posko bantuan dan ikut terjun ke lapangan untuk melihat kondisi langsung dan sekaligus membuka mata dan telinga pemirsa mengenai bencana di Aceh dan Sumut melalui berita-berita di televisi.

Tulisan ini bertujuan untuk menggugah segenap komponen bangsa, agar mau mengkonsolidasikan secara bersama untuk dimasa mendatang, apakah sebaiknya Pemerintah mendirikan Depertemen Penanggulangan Pasca Bencana Nasional untuk mengatasi bencana demi bencana yang datang menimpa negara kita atau cukup ditangani lembaga semacam Bakornas dan Basarnas. Ilmu yang berperan dalam pengambilan langkah-langkah penanggulangan bencana diantaranya:

1. Interpretasi Foto Udara, Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra Digital: Gambar foto yang diambil melalui Pesawat ataupun Satelit, terutama yang sebelum dan sesudah bencana, dapat memperkirakan luasan wilayah yang rusak maupun hilang tenggelam. Melalui foto udara, dapat dihitung perkiraan jumlah korban, infrastruktur yang rusak dan kondisi terakhir jaringan jalan, telekomunikasi, listrik dan saluran air minum dan air pembuangan serta tempat-tempat penting lainnya. Selai itu dapat pula ditentukan dimana sebaiknya segera didirikan Posko Utama, Posko Cabang, Posko Sub Cabang dan Posko anak cabang di lapangan, sehingga koordinasinya jelas, terstruktur dan terencana.
2. Statistik dan Demografi Penghitungan statistik secara komputerisasi dapat menghitung jumlah penduduk sebelum dan sesudah bencana. Kondisi terkini data kependudukan dari wilayah yang terkena bencana bisa diakses dengan cepat, mudah, dimana saja dan kapan saja. Data tersebut meliputi jumlah penduduk, persebaran dan kepadatan Penduduk, jenis mata pencaharian penduduk, jumlah pelabuhan laut dan bandara baik yang besar maupun yang kecil, jumlah dan persebaran sarana dan prasarana penting, seperti jembatan, rumah sakit/puskesmas, jaringan jalan dan data sarana infrastruktur lainnya.
3. Kedokteran, Psikologi, Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Penanganan korban luka baik yang ringan, berat hingga yang mengalami goncangan jiwa pasca bencana pastilah tinggi. Korban luka-luka sebaiknya ditangani langsung oleh seorang tenaga medis untuk mencegah luka semakin parah dan infeksi. Dengan mengetahui perkiraan jumlah korban, maka jumlah tenaga medis yang diperlukan di wilayah bencana dapat dihitung, sehingga korban luka-luka dapat segera ditolong. Untuk Penanganan masalah sanitasi lingkungan guna menjaga kesehatan korban selamat dibutuhkan tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan untuk mengurus kebersihan & kesehatan, sistem pembuangan limbah, penguburan korban yang tewas. Untuk jangka panjang, penangan kesehatan jiwa dan mental korban selamat yang mengalami trauma yang perlu diperhatikan. Perlu adanya pembangunan crisis centre untuk menangani masalah psikologi korban.
4. Teknik Sipil, Arsitek, Plannologi dan Ekonomi Pembangunan Kerusakan infrastruktur di wilayah bencana harus segera didata, dianalisa kondisinya sebelum dan sesudah bencana. Apa yang harus segera diperbaiki dan dengan metode apa perbaikannya. Teknik sipil dan arsitek berperan dalam pelaksanaan perbaikannya. Untuk penataan kembali suatu wilayah yang terkena bencana, maka planologi berperan untuk memberi masukan dalam mengambil keputusan untuk kebijakan pembangunan kembali wilayah bencana. Agar perbaikan yang dilakukan, baik yang sifatnya sementara maupun permanen dapat dimanfaatkan untuk efisiensi penanganan bencana dan perbaikan/pembangunan wilayah yang terkena bencana. Ilmu Ekonomi Pembangunan berperan dalam pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak bencana agar terencana, terarah, terawasi dan terbuka dalam pelaksaanaannya.

Pendekatan geografi
Pendekatan dengan menggunakan ilmu Geografi dimaksudkan untuk membuat sistem terpadu dalam penanganan bencana. Sistem ini disebut Sistem Informasi Geografis Penanggulangan Bencana Alam. Secara umum sistem ini akan memuat data dan informasi antara lain:

1. Identifikasi wilayah dampak bencana, meliputi: a. Luas wilayah yang terkena dampak bencana b. Klasifikasi wilayah kerusakan akibat bencana c. Distribusi kerusakan infrastruktur di setiap klasifikasi wilayah kerusakan
2. Distribusi korban jiwa, luka dan selamat di wilayah bencana, meliputi: a. Distribusi jumlah penduduk yang tewas di setiap klasifikasi wilayah b. Distribusi jumlah penduduk yang mengalami luka parah dan luka ringan c. Distribusi jumlah penduduk yang selamat baik yang mengalami gangguan kejiwaan (depresi) maupun yang tidak.

3. Penanganan pasca bencana:
a. Penanganan darurat/segera, seperti:
• Evakuasi penduduk yang selamat, baik yang luka maupun yang tidak.
• Penguburan masal untuk mayat penduduk korban bencana,
• Pengiriman bantuan (yang terdiri dari; tim sukarelawan, air, makanan, obat & tim medis, pakaian, bahan bantuan penting lainnya),
• Perbaikan/pembangunan infrastruktur vital (seperti; jembatan penghubung, jalan utama, listrik & telekomunikasi di rumah sakit/puskesmas, bandara, pelabuhan, posko-posko dan sarana & prasarana penting lainnya).
b. Penanganan pasca bencana untuk Pembangunan di setiap klasifikasi wilayah kerusakan, seperti:
• Pendataan penduduk pasca bencana (meliputi; jumlah penduduk, kepadatan dan distribusinya berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian), hal ini berguna dalam menentukan arah kebijakan dan visi dari masing-masing wilayah atau daerah yang bersangkutan
• Perencanaan pembangunan di setiap wilayah atau daerah (untuk mengurangi tindak penyelewengan dana alokasi pembangunan, sehingga dapat dievaluasi dan diawasi pengeluaran dana negara dalam pembangunan di wilayah tersebut)
• Penentuan alokasi dana pembangunan dan prioritas wilayah yang akan segera dibangun.
• Pengawasan pelaksanaan pembangunan secara spatial baik dana yang dikeluarkan maupun hasil yang dicapai.
Secara umum pendekatan geografi dalam penanganan pasca bencana bertujuan dalam pengwilayahan penanganan bencana secara terukur, efektif dan efisien, sehingga permasalahan yang terjadi di wilayah yang terkena dampak bencana dapat teratasi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam penanggulangan bencana.

Bagi anda yang sudah memiliki piranti “navigasi GPS” di dalam mobil anda, seberapa sering  anda memakainya untuk membantu perjalananan anda menjelajahi alamat? Puaskah anda dengan layanan suara pemandu navigasi tersebut? pernahkah anda secara sengaja memilih jalur alternatif yang tidak direkomendasikan sistem (misalnya jalan lurus tidak belok kiri), dan si pemandu “konsisten” menyerukan “belok kiri”, “belok [...]

Banyak temen-temen Sukarelawan PMI yang melaksanakan pemetaan bertanya apa langkah-langkah dalam memetakan risiko di daerah rawan bencana?. Mudah-mudahan tulisan berikut bisa mencerahkan, semoga.

LANGKAH DEMI LANGKAH MEMETAKAN RISIKO DI DAERAH RAWAN BENCANA (Disaster Risk Mapping: Step by Step)
Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil dalam memetakan risiko di daerah rawan bencana yang biasa dilakukan oleh PMI.

Langkah I: Review hasil Baseline Survey, VCA dan KAP Survey

Data-data dalam hasil survey-survey baseline dan KAP (Perilaku) serta hasil analisa VCA (Kerentanan dan Kapasitas) haruslah di review ulang antara PMI dan masyarakat setempat sebelum kita memetakan.

Kenapa?

1. Ingat!! pada dasarnya kita memetakan risiko yang di dalamnya terdapat Hazards, Vulnerability dan Capacity, dan data-data tersebut sudah ada pada data-data tersebut, walaupun belum lengkap atau perlu di mutakhirkan (updated).

2. Baseline, KAP dan VCA dilakukan bersama masyarakat sehingga data tersebut bias diandalkan.
3. Pemetaan risiko adalah pembelajaran sambil melakukan dan melakukan sambil belajar.

Apa yang direview?
Reviewlah hal-hal terkait dengan komponen hazard, kerentanan dan kapasitas, misalnya:
1. Jenis-jenis ancaman/hazard
a. Frekuensi
b. Durasi
c. Kemungkinan
2. Jumlah KK dan populasi
3. Jumlah tenaga terlatih bidang kebencanaan dan kesehatan
4. Luas area
5. Kelompok rentan
6. Tenaga medis
7. Sistem peringatan dini yang digunakan, modern maupun tradisional
8. Jalur evakuasi
9. Alat angkutan yang ada dan bisa diguankan disaat bencana

Peta spot yang sudah dibuat pada kegiatan VCA haruslah direview dan dijadikan acuan dalam kegiatan pemetaan.

Jangan sekali-kali melupakan peta spot yang sudah dibuat masyarakat ini. Karena peta tersebut pasti banyak mengandung informasi penting yang bisa digunakan.

Langkah II: Pemetaan
Pelaksanaan pemetaan haruslah direncanakan dengan baik bersama-sama dengan masyarakat. Tentukan:
1. Siapa saja yang ikut (keikutsertaan masyarakat lokal adalah suatu kewajiban)
2. Dikelompok mana ia ikut, komposisi dalam satu tim pemetaan adalah: KSR spesialis pemetaan (minimal spesialis Pertama), Sibat, Masyarakat dan tokoh masyarakat.
3. Alat dan teknologi apa yang digunakan (software GIS (minimal MapSource), GPS, komputer, dll)
4. Kesenjangan yang ada, misalnya kebutuhan tim dengan anggota masyarakat yang ada, alat dan teknologi yang ada dan yang harus diadakan serta kemana pengadaannya (PMI Daerah, Pusat atau mitra (komunitas pemetaan, perguruan tinggi, spesialis GIS dll))
5. Pembagian tim dan tanggung jawab komponen yang harus dipetakan, misalnya tim yang memetakan peta dasar dan komponen-komponennya (batas desa, dusun, jalan dll) adalah tim I, dst.

Kemudian, lakukan pemetaan dengan penuh tanggung jawab. Ingat!!! Kita bertanggung jawab dalam penyelamatan nyawa.

Gali segala informasi VC dan spasial yang ada di masyarakat.
Pengetahuan lokal pada masyarakat mengenai VC dan spasial dalam upaya pengurangan risiko bencana dan masalah kesehatan masyarakat sangatlah penting. Bagaimana mereka menghadapi bencana adalah salah satu pengetahuan lokal yang bisa digali, diantaranya daerah mana yang terawan, pertama kali terserang, apa tindakan yang dilakukan dan menggunakan apa, dst.

Komponen yang dipetakan:
1. Peta dasar
a. Batas desa/kelurahan/dusun
b. Lifeline
c. Sungai, danau, rawa, laut, dll.

2. Perumahan
3. Sumber-sumber kehidupan
a. Pesawahan, perkebunan, industri rumah tangga
b. Pabrik
c. Toko, warung, kedai, bengkel, dll.

4. Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas
5. Jalur evakuasi, petakan jalur evakuasi yang biasa masyarakat gunakan.

Bagaimana menggunakan GPS pada proses pemetaan dapat dilihat pada buku Panduan Penggunaan GPS Tipe E-Trex Vista & E-Trex Vista CX dan MapSource Untuk Pemetaan Risiko dan buku Sistem Informasi Geografis Partisipatif (SIGaP): Pemetaan Risiko secara Partisipatif, keduanya terbitan Markas Pusat PMI.


Langkah III: Pengolahan Data
Data-data yang telah didapatkan dari lapangan melalui penggunaan GPS, ditransfer ke computer dan diolah dengan menggunakan software MapSource (software yang kompatibel untuk GPS keluaran Garmin). Pada proses ini kita bisa, secara tidak langsung, memperkenalkan dan sedikit memberikan pelajaran bagaimana mengoperasikan komputer.

Data yang diolah diantaranya adalah menumpangsusunkan data dari berbagai GPS, misalnya dari dua GPS yang menyimpan data perumahan diunggah ke MapSource untuk kemudian dijadikan satu file. Dilanjutkan dengan merubah kode nomor rumah ke nama Kepala Keluarga, misalnya rumah dengan nomor 062 dirubah menjadi Tatang, karena kepala keluarganya adalah Tatang.
Ingat nama atribut jangan ada yang sama, misalnya ada dua nama Tatang maka harus diketahui nama kedua atau nama orang tuanya, misalnya jadi Tatang S dan Tatang bin Fulan. Demikian pula untuk data atribut lainnya, baik di track maupun markpoint.
Bagaimana mengolah data dengan menggunakan MapSource dapat dilihat pada buku Panduan Penggunaan GPS Tipe E-Trex Vista & E-Trex Vista CX dan MapSource Untuk Pemetaan Risiko terbitan Markas Pusat PMI.

Langkah IV: Analisa Data
Setelah diolah maka selanjutnya data yang ada dianalisa. Proses analisa melibatkan masyarakat (seperti pada langkah-langkah sebelumnya). Bagaimana dan apa yang dianalisa dapat dilihat pada buku Sistem Informasi Geografis Partisipatif (SIGaP): Pemetaan Risiko secara Partisipatif, terbitan Markas Pusat PMI.

Langkah V: Pembuatan Peta Display dan Tumpang Susun
Peta display dan peta tumpangsusun berguna untuk sosialisasi dan advokasi. Kedua peta ini diambil dari data geografis yang sudah kita olah di MapSource. Pembuatannya haruslah dilakukan oleh masyarakat dengan fasilitasi dari KSR spesialis Pemetaan/Pertama. PMI yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, bila menggunakan pendekatan gotong royong atau PMI dan masyarakat sama-sama menyiapkan materialnya itu lebih bagus.
Alat yang diperlukan diantaranya adalah komputer dan LCD yang digunakan untuk menyorot peta yang sudah kita buat di MapSource ke mal atau kertas pola.

Bisa jadi pada proses ini akan ditemui perdebatan panas mengenai data yang belum ada, ada tapi dianggap kurang tepat atau seharusnya tidak ada. Biarkan masyarakat berdebat, karena mereka punya cara sendiri untuk menyeesaikan konflik itu. Tugas kita adalah jangan lupa mencatat hal-hal baru hasil mereka diskusi. Bila ada satu titik memang perlu diklarifikasi dilapangan, maka harus diklarifikasi ke lapangan bersama masyarakat, terutama dengan yang konflik tadi.

Langkah VI: Penggunaan Peta Display dan Tumpang Susun
Peta display dan peta tumpangsusun yang sudah dibuat bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap bencana dan masalah kesehatan masyarakat.
Letakkan peta display pada tempat yang strategis, mudah dijangkau dan jaga dari tangan jahil.

What’s Next?
Mau diapakan peta yang sudah dibuat dan juga data geografis selanjutnya? Dalam kegiatan PMI, langkah selanjutnya adalah lokakarya masyarakat mengenai Perencanaan Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko. Dalam lokakarya ini masyarakat membuat langkah-langkah apa yang akan dan dapat dilakukan untuk mengurangi risiko yang ada di daerahnya, sumberdaya yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber daya akan diperoleh.
Hal sederhana yang sering terjadi adalah penentuan titik, misalnya, sumber air, maka kita harus melihat peta apakah titik yang diusulkan dibuat sesuai dengan realita dilapangan (betul-betul dibutuhkan), memiliki akses yang mudah untuk digunakan dan aman dari hazard? Bila tidak maka ada yang salah, peta yang salah atau ada oknum yang memaksakan kehendak karena berbagai kepentingan.
Nah pada pembuatan perencanaan ini, data geografis dari pemetaan risiko menjadi acuan disamping data baseline, VCA dan KAP (Perilaku) masyarakat.
Peta dan data geografis itu selanjutnya bisa digunakan untuk berbagi data ke jejaring kita dan juga ke pemda, bisa digunakan untuk advokasi dan sosialisasi.

Mirip seperti datangnya tsunami, badai resesi global sudah menjangkau saentero dunia dalam waktu yang singkat. Kalau Tsunami Aceh menyeberang samodra hanya dalam satu hari, tsunami ekonomi ini menjangkau seberang benua dalam waktu kurang dari satu bulan. Kmarin-kmarin mungkin yang kerja di perminyakan sedang foya-foya dengan harga minyak yang melangit. Saat ini harganya juga anjlok karena banyak [...]

Selasa, 23 Mei 2006
by: Musnanda Satar

Abstract
GIS application for planning in Indonesia developed based on several legal laws. In every district level in Indonesia, we can find a government body call BAPPEDA, which develop strategic planning and spatial planning for development. In planning issue, one of most interest is develop zoning, which consist two main criteria; developing zone and conservation zone. It is interest to compare between result in zoning system between government planning formal, NGO for conservation planning and community it self.

GIS as tools for planning process already use as most important aspect to develop zoning system. This research using GIS to compare between zoning developed by government planning, high value forest planning and community planning. Government planning in Indonesia written in document named RTRW/Rencana Tata Ruang Wilayah in national, provincial and district level. In my research, I tried to review RTRW from Papua Province and Merauke District. NGO planning for conservation are various in Indonesia, several international NGO such as WWF, Conservation International, TNC and many other develop and applied several approach, in my research I tried to used High Conservation Value Forest approach which develop by WWF and applied in Merauke. For community planning I did my own research under WWF Indonesia assistance, I was using PRA approach combined with GIS tools to develop how community develops their own zoning system. For this research, I was visited 9 villages in 3 major watersheds in Merauke. This area belongs to local community named Marind Tribe. This tribe is biggest tribe in Southern Papua-Indonesia.

This research using GIS Participatory to introduce area for community, also ask community sketch map base on their own mental maps knowledge. As result from this research was develop community zoning based on Marind Tribe community which develop their own important area for conservation: river and riverside area, river swamp, riparian forest, forest at least 20 km from village centre.

This research used overlapping methods to compare between three zoning and found several facts; some area covered as conservation based on 3 planning approach, some area declared as important area for conservation but not include as important area from government point of view, important area for conservation based on community participation approach usually not protected.

Several recommendation come out from this research; first- many area which is important from conservation are missed in government planning system, this area covered forest along river, forest along northern part which important as water supply for 3 main river in Merauke, second- area within community activities need detail zoning, this facts is important because local community activities based on how their river, swamp and forest are protected from degradation and pollution, third- area for conservation and mixed used area should have buffer zone which used sustainability approach to maintain. Important facts from this research is GIS Participation which combine participatory and GIS techniques be able to identified this area more accurate to find better zoning for development zone and conservation zone.

Keywords: Indonesia, Papua, Merauke, Marind Tribe, Participatory Planning

Introduction

Reformation era after 1998 Indonesia politics become more open with new approach, which encourage participation for all sector. One of most moving fast is participation approach, this approach specially used for development context whether planning or implementation.

It is interesting to compare how government planning board through Regional Planning Document, conservation planning using HCVF (high conservation value forest) and community defined landuse zoning for conservation. To achieve this goals research was conduct in Merauke District, Papua Province, Indonesia, steps in this research start with reviewing District Merauke Regional Planning Document, HCVF Document that released by WWF Indonesia and combined with Participatory Research Conducted by the author in 9 villages in Merauke.

Using GIS as tools, several gap areas for conservation had identified and the result shown that several area which is important for conservation was miss conserve. Most of the area was belongs to local tribe Marind which spread along tree major watershed Maro river, Bian river and Kumbe river.

Participatory GIS in Indonesia
Participatory approach introduced by several organizations in Indonesia, this approach implemented in early 1990 and since that become more popular by among NGO in Indonesia. This approach used by several organization for example Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif/ Indonesia Participatory Mapping Network (this network have more than 50 member in Indonesia), WWF Indonesia, PPSDAK, Buana Katulistiwa, many other NGO. Almost all organization in Indonesia using Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rural Appraisal (PRA) as based tools for participatory approach in Indonesia. Since mid 1990 era, Geographic Information System (GIS) become popular in Indonesia many application in various sector which connected to spatial data use GIS as tools.

A GIS is mapping software that links information about where things are with information about what things are like. Unlike a paper map, where "what you see is what you get", a GIS map can combine many layers of information (ESRI, 2003). A GIS is a computer system capable of capturing, storing, analyzing, and displaying geographically referenced information; that is, data identified according to location. Practitioners also define a GIS as including the procedures, operating personnel, and spatial data that go into the system (USGS). The development of using GIS in Indonesia seems similar with Goodchild statement about GIS in others country ?The GIS community also include specialist in various field; local government officials, urban and regional planner, land records coordinator, oil and gas industry??Goodchild, et. all (1993).

Term Participatory GIS as an approach, which combine participatory approach, and GIS (www.iapad.org), in Indonesia this approach develop from only using paper-based map for tools participatory mapping to digitize and used satellite image. In 1996 several NGO in Indonesia use PRA and produce several sketch map, to identified area several NGO staff used handheld GPS (Global Positioning System). In 1998 several NGO tried to using GIS and digitize all community mapping result into GIS. After 2000 several NGO started to using satellite NGO, for example in 2002 local NGO named ptPPMA, WWF, DFID combine sketch map, paper base topographic maps, Landsat 7etm and IKONOS for participatory mapping in Jayapura-Indonesia.

Area of Study
This study covered three major rivers in Merauke District, Papua Province, Indonesia. These rivers Bian , Kumbe and Maro are water supply for all population in Merauke District. Most of this area traditionally belongs to Marind people. Marind is one of Melanesian indigenous people who?s settle in Merauke before Papua founded by Dutch and join Indonesia in 1967. Figure 1 shown area of study and including locality of Merauke in maps of Papua Province, Indonesia.

Figure 1: Polygons in black outline shown 3 major watersheds in Merauke Methodology and Facts

Main goal of this study is find out gaps and difference three models of landuse planning for conservation. This study takes in place five steps as described below:

Step1 : Review Merauke District Regional Planning Document
Merauke is in southern part of Papua Province Indonesia, this area most eastern part of Indonesia and close to Papua New Guinea in east, Arafura Sea in south, Lorentz National Park in west part and Central Range Mountain in north. Merauke District represent southern part of New Guinea island region. This area covered by mangrove, savannah, swamp forest, monsoon forest, lowland forest and river floodplain. Based on District Regional Planning Document (RTRW), several areas already protected such as Wasur national park, Bian wildlife sanctuary, Kimam Island wildlife sanctuary and Bupul nature reserve. Some of important area not yet protected like lowland forest, some part of monsoon forest and riparian forest along 3 major rivers in Merauke.

Figure 2: Protected Area based on Merauke Regional Planning Document

Step2 : Review HCVF documents from WWF and important area for conservation
The Forest Stewardship Council (FSC) developed high Conservation Value Forest (HCVF) (HCVF) concept in 1999. The concept has subsequently received high interest for its use both within the FSC system and more widely. This rapid uptake reflects the elegance of the concept, which moved the debate away from definitions of particular forest types (e.g. primary, old growth) or methods of timber harvesting (e.g. industrial logging) to focus instead on the values that make a forest important.

Figure 3: Priority Area based on HCVF approach (red are important areas for conservation)

This area defined by 1-4 categories from 6 categories for full assessment:
HCV1 Forest areas containing globally, regionally or nationally significant concentrations of biodiversity values (e.g. endemism, endangered species, refugia).
HCV2 Forest areas containing globally, regionally or nationally significant large landscape level forests, contained within, or containing the management unit, where viable populations of most if not all naturally occurring species exist in natural patterns of distribution and abundance.
HCV3 Forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems. HCV4 Forest areas that provide basic services of nature in critical situations (e.g.watershed protection, erosion control).
HCV5 Forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (e.g. subsistence, health).
HCV6 Forest areas critical to local communities? traditional cultural identity (areas of cultural, ecological, economic or religious significance identified in co-operation with such local communities).

Step 3: Conduct community mapping in 3 places
There are two important activities; community mapping and field survey including GPS point gathering. Community mapping conducted in 3 places: Wayau village, Bupul village and Boha village, in every places 2 nearest villages invited to join, all 9 villages covered with this activity. These 9 villages dominated by Marind people, they all have same language, history and share 3 major river for living. Some of them are farmer, which already knew how to cultivate; some of them still gain resource from nature. To get landuse zone a community workshop conducted in every places. Landuse zone draw by local community in a sketch map based on local knowledge. During workshop also had discussion, about local importance for each traditional landuse drawn in sketch map.

Figure 4: Community in Boha villages draw sketch map

Based on how community develop their maps by sketch, we could see that their start with river, which is most important part of their liver. After that community, usually draw watershed area, various type of forest and important area highlighted by their own symbols.

Figure 5 will shown one of tree ketch maps, this sketch map drawn all by community and shown their local knowledge connecting to landuse zone and their interaction with nature.

Beside workshop, facilitator and community define important area in topographic maps and Landsat maps which brought by facilitator. This Landsat images printed in A0 paper size, of course facilitator should describe every feature and Summary of important area for conservation zone from sketch maps and discussion listed below:
1. Traditional Conservation Zone These areas are important area to conserve by community traditional including river, water resources, swamp, riparian forest and sago forest.
2. Cultural Conservation Zone Important area for conservation including heritage area, sacred place and sacred forest. This area usually connecting with local community histories or important area for Marind Tribe traditional occasion.
Abeley (1993) described that eye memory are based for important mapping system in Aborigin mapping. This also happen in Marind people, they explore their own area around 20 km from village, with this know ledged they can draw all important area and landuse based on their own needs.

Step 4 : Spatial data development.
After field data collection using participatory approach, next steps develop important area for conservation based on community knowledge. This steps combine participatory approach with GIS process using ArcView? and Image Analysis? . All important area for conservation based on community sketch maps, manual plot in paper based into Landsat 7 etm digital format. This process start with identified land cover using band 5,4,2 to shown natural coverage of all area.
Secondary data also collected from government and WWF. Papua Province and Merauke District Planning Document collected from government. HCVF Planning Document collected from WWF Indonesia Merauke office. Some of the data already in ArcView shape file and others data in paper based maps digitized using ArcView.

Step 5 : GAP area for Conservation
GIS analysis conducted to determine areas where not conserve and need further action to develop conservation plan. Analysis conducted by combine into GIS system three zoning system by government, HCVF and community presented several area where not conserved in northern part of area of study.
Beside northern part also several areas like Monsoon forest, riparian forest were not protected by Government Planning Document. Based HCVF approach which really interest to conserve lowland forest in northern part, scattered area like riparian forest are important for community.

Figure 5: Sketch map all done by community and described traditional landuse In figure 6 green polygons shown government protected area, red shown important area for conservation based on HCVF approach, but community important area for conservation are scattered along rivers and settlements.

References
1. Aberley, Dough (1993), Boundaries of Home: Mapping for Local Empowerment, New Society Publisher, Philadelphia.
2. Bappeda Kabupaten Merauke (2002), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2002-2011.
3. Bappeda Propinsi Papua (1998), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Papua Tahun 1998-2006.
4. Bappenas (1993), Biodiversity Action Plan for Indonesia, Bappenas, Jakarta
5. Burrough, PA (1986), Principles of Geographical Information System for Land Resources Assessment, Clarendon Press, Oxford.
6. Chamber, R. 1996. Memahami Desa Secara Partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
7. Carpenter, Richard (1983), Natural System for Development:What Planner Need to Know, MacMilan Publishing Company, New York.
8. De Roo, Gert (2003) Environmental Planning in Netherland: Too Good To Be True, Ashgate Publishing, London.
9. Goodchild, Michael F. et all, (1993), Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, Oxford.
10. Hufschmidt. Maynards M, James David E. et all (1983), Environmental, Natural System and Development: An Economic Valuation Guide, The John Hopkins University Press, 1983 terjemahan Lingkungan, Sistem Alami dan Pembangunan: Pedoman Penilaian Ekonomis, Gajah Mada University Press, 1997.
11. JKPP (2003), Prosiding Semiloka Pemetaan Partisipatif: Peluang dan Tantangan Menuju Kedaulatan Rakyat Atas Ruang, tidak dipublikasikan.
12. Keraf, A. Sonny (2002), Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
13. Kozlowski, Jerzy, Hill, Greg, Rosier, Johanna (et all) (1986), Planning with the Environment, University of Queensland Press, Australia.
14. McGinnis, Michael Vincent (1999), Bioregionalism, Routlege Publisher, London/New York .
15. Miles, Mathew B dan Michael Huberman (1992), Analisis data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 1996 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1997 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL.
18. Petocz, R. (1997), Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya, Gramedia, Jakarta.
19. ProForest (2003), Indentifying, Managing, and Monitoring High Conservation Value Forest in Indonesia: a Toolkit for Forest managers and Stakeholder, Unpublished Paper. WWF Indonesia
20. Purwadhi, Sri H., Susanto, Hidayat, 1997. Penggunaan Data Inderaja Satelit dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah. Dipresentasikan dalam seminar ?Open Hause? LAPAN dalam rangka Tahun Kebangkitan IPTEK Nasional 5-7 Agustus 1997.
21. Steiner, Frederick (1991), The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, McGraw-Hill, Inc. New York.
22. Soemarwoto, Otto (1983), Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Djambatan, Jakarta
23. Sumule, Agus (2003) Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Propinsi Papua, Penerbit Gramedia, Jakarta.
24. Tim Dosen ITB (2004), Kuliah Pengenalan PWK ITB: Pengertian Perencanaan, Proses dan Produk Perencanaan, Bandung.
25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 TENTANG PENATAAN RUANG.
26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA..
27. Unwin, David (1981), Introductory Spatial Analysis, Metheun&Co. Publisher. London.
28. World Bank (2002), Biodiversity and Environment Assessment Toolkit, terjemahan Mengintegrasikan Keanekaragaman Hayati Dalam Analisis Dampak Lingkungan, World Bank Jakarta.
29. WWF Indonesia (2000), Prosiding Penentuan Prioritas Survey Biodiversity dengan Pendekatan Ecoregion, Jayapura, tidak dipublikasikan. 30. WWF-Indonesia (2004), Prosiding Penentuan Prioritas Kawasan Konservasi Dengan Pendekatan HCVF, Merauke, tidak dipublikasikan.

Posted in Mi Comunidad, Mi familia   Tagged: ngeplurk, plurk, plurker, plurking   

GeoEye telah merilis image pertama dari satellite terbaru yang baru saja di launching yaitu GeoEye-1. GeoEye-1 mampu menghasilkan image dengan resolusi 0,41 meter panchromatic (black & white) dan 1.65 meter multispectral. Image pertama ini menampilkan lokasi sebuah stadion di Kutztown University. Berita selengkapnya

Ada lomba foto untuk amatir terkait dengan hutan-hujan, perubahan iklim, dan isu pemanasan global. Lomba ini adalah kerjasama The Prince’s Rainforests Project (PRP) dengan Sony Europe dan the Sony World Photography Awards (SWPA) dalam kategori The Prince’s Rainforests Project Award. Ada 2 kategori dalam PRP Award ini, yaitu Profesional dan Amatir. Untuk amatir, temanya adalah: What the [...]

Sewaktu liburan lebaran lalu terasa sekali masyarakat haus akan hiburan dan tempat-tempat yang nyaman untuk rekreasi. Ini terbukti dengan membludaknya pengunjung Kebun Binatang Bandung di jalan Tamansari sana. Bisa dikatakan saat itu fungsi kebun binatang berubah menjadi kebun manusia (he..he..). Tempat hiburan lainpun begitu, penuh sesak bahkan mungkin sulit untuk bernafas dan mendapatkan oksigen segar. Ini [...]