Buana Katulistiwa- Empat bulan setelah gempa dan tsunami yang telah membunuh sekitar 300.000 orang dan jutaan tunawisma, para pejabat dan ahli dari 25 negara di Samudera Hindia merencanakan untuk memiliki sistem peringatan dini (early warning system) pada akhir 2006 mendatang.
Sekitar 250 partisipan bertemu di Mauritius 14-16 April 2005 lalu untuk menghadiri Pertemuan Koordinasi Internasional Kedua untuk Pembangunan Peringatan Tsunami dan Sistem Mitigasi di Samudera Hindia (The Second International Coordination Meeting for the Development of a Tsunami Warning and Mitigation System in the Indian Ocean).
Pertemuan ini diadakan oleh Komisi Oseanografi Antar-Pemerintahan (Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC) dari Unesco dan Strategi Internasional untuk Pengurangan Dampak Bencana (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR).
Cheryl Pellerin dari Washington File yang dilansir 27 April 2005 menulis, Timothy Beans, Direktur US Agency for International Development (USAID) Thailand dan juga kepala delegasi AS untuk pertemuan Mauritius, mengatakan bahwa pertemuan ini sangat positif.
"Semua negara sepakat bahwa sistem peringatan dapat melindungi negara-negara dari berbagai kemungkinan bencana," kata Beans. "Sistem peringatan dini tsunami sangat penting, tapi sistem ini harus direncanakan untuk memperingatkan penduduk tentang topan atau bencana lain sebagaimana tsunami atau ini kita akan membayar mahal sebagai akibatnya," katanya.
Pada pertemuan, lima negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Australia, menunjukkan ketertarikan untuk membangun pusat regional mereka. Sistem itu sendiri akan meliputi 27 negara, yang banyak diantaranya juga memiliki sistem peringatan dini nasional.
Disain operasional mengandung arti bahwa semua peralatan dan perencanaan bencana alam harus dikoordinasikan diantara lima pusat bukannya titik pusat tunggal.
Efektivitas sistem peringatan dini memerlukan beberapa komponen: peralatan untuk memonitor seismologis dan dan stasiun pengamat pasang surut untuk mengevaluasi gempabumi yang berpotensi bisa menyebabkan suatu tsunami, dan sistem untuk diseminasi informasi mengenai peringatan tsunami kepada penduduk dalam suatu wilayah. Wilayah juga harus memiliki perencanaan dan prosedur untuk mengevakuasi penduduk dari daerah yang terkena bencana.
Beans mengatakan bahwa USAID telah diminta untuk membantu mengkoordinasikan sistem regional, dan memastikan bahwa mereka dan seluruh peralatan dapat bekerja pada jalan yang terpadu. USAID akan bekerja dengan beberapa partner, termasuk Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer AS (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), untuk mengkoordinasikan bantuan.
Setelah pertemuan koordinasi pertama diadakan di Paris, 3-8 Maret 2005, negara-negara di Samudera Hindia dan mitra internasional membuat sistem peringatan dini parsial sebagai perluasan sistem pengamatan samudera dan kapasitas peringatan tsunami nasional.
Sebagai bagian dari sistim penandaan, NOAA Pacific Tsunami Warning Center di Hawaii dan the Japan Meteorological Agency di Tokyo ditranmisikan ke informasi peringatan ke titik hubung nasional di region selama gempa 28 Maret yang melanda bagian utara Sumatera, Indonesia.
Sistem ini masih tetap pada tempatnya dan akan memonitor Samudera Hindia hinga sistem peringatan lokal sudah ada dibangun di tempat.
Dalam konferensi pers di Genewa setelah pertemuan Mauritius, Salvano Briceno, Direktur dari sekretariat ISDR, mengatakan bahwa 11 juta dolar AS telah dipastikan untuk memberdayakan jaringan pengamatan region dan proyek permulaan bagi kesadaran publik.
"16 negara di Samudera Hindia memiliki titik tsunami nasional, yang sangat penting bagi diseminasi informasi peringatan ke titik kontak nasional pada region," kata Brineco.
"Kita saat ini memerlukan 12 juta dolar AS lainnya untuk melanjutkan upgrading sistem yang baku, untuk mengamankan netwok pembacaan permukaan laut dan untuk membangun kapasitas sistem peringatan nasional," sambungnya.
Sementara itu Beans melanjutkan, tim ahli internasional akan menghimpun berbagai masukan yang lengkap pada Juli. USAID dan NOAA akan berpartisipasi dalam masukan ini. Hasil dari studi berbagai masukan itu akan dilakukan dengan finalisasi rencana teknis untuk sistem nasional maupun regional.
Sebuah deklarasi setelah pertemuan Mauritius menekankan bahwa partisipasi berbaagi Negara berketetapan untuk membuka, bebas dan tanpa menutup-nutupi data observasi setiap waktu.
Sesuai dengan deklarasi, IOC General Assembly akan menjadi badan resmi kelompok koordinasi antar-pemerintahan untuk membangun sistem peringatan dini tsunami di Samudera Hindia.
Sebuah cetak biru (blue print) sistem peringatan dini tsunami di Samudera Hindia diharapkan sudah diadopsi pada pertemuan IOC General Assembly berikutnya, yaitu pada markas UNESCO Paris, 21-30 Juni, sesuai dengan siaran pers UNESCO baru-baru ini. (bj) Powered by AkoComment! |