Kabar mengenai hal ini disampaikan oleh Sekretaris Departemen Pembangunan Kelautan India, Harsh Gupta, kepada pers di New Delhi, India, pekan lalu.

"Semua elemen penting sudah akan disediakan dalam setahun, dan sistem peringatan akan lengkap selesai pada September 2007," katanya.

Menteri Pembangunan Kelautan Kapil Sibal menambahkan pada pertemuan yang sama, "Kami bisa melakukannya."

Para pejabat pemerintahan India memperkirakan biaya mencapai 100 miliar rupee (2,3 miliar dolar AS) dibutuhkan untuk membangun kembali kerusakan infrastruktur dan rehabilitasi ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan keluarga mereka.

Sibal, seperti dikutip Reuters pada 9 Mei lalu, mengatakan pekerjaan sudah dimulai sejak Februari dalam sebuah sistem yang meliputi sensor yang dipasang dekat dasar laut Samudera Hindia, pelampung data dan meteran pasang surut.

Secara terpisah, Mendagri India Shivraj Patil menjelaskan kepada parlemen pada Senin bahwa sistem peringatan dini menelan biaya 1,25 miliar rupees. Pejabat mengatakan, 70 persen sistem peringatan dini tsunami di dunia adalah alarm palsu, dan mereka ingin suatu sistem peringatan buatan sendiri yang dapat menghadang banyaknya peringatan yang menyesatkan.

"Dalam sebuah negara yang memiliki pantai dengan populasi yang padat, kita tidak menghendaki banyaknya peringatan-peringatan yang menyesatkan," kata Gupta tanpa menjelaskan lebih rinci sistem hebat seperti apa yang hendak mereka bangun itu.

Empat hari setelah tsunami 26 Desember 2004, ada isu yang diembuskan oleh ahli yang menyebar informasi keliru, sehingga ribuan orang melarikan diri dari pantai. Sama sekali tidak ada tsunami yang disebabkan gempa bumi terjadi pada hari itu, sehingga sempat mempermalukan pemerintah India.

Pejabat menyebut, sistem peringatan dini yang baru ini akan dihubungkan dengan pusat pengumpulan informasi dari sensor yang dipasang dekat dasar laut Samudera Hindia, pelampung data dan meteran pasang surut, untuk mengumumkan peringatan.

Pemerintah India juga merencanakan untuk mengajukan anggaran di parlemen pada Selasa pekan ini, untuk keperluan Otoritas Nasional Penanganan Bencana (National Disaster Management Authority) untuk menangani tsunami dan bencana alam atau bencana buatan manusia. (bj)