Empat negara yang bergabung adalah Zimbabwe, Afrika Selatan, Mozambique dan Botswana. Keempat negara tersebut mencoba mengimplementasikan strategi terbaik untuk mekanisme mitigasi di sungai Limpopo. Dikarenakan koordinasi untuk peringatan dini masih miskin informasi dan terpotong-potong. Demikian diberitakan surat kabar milik pemerintah Zimbabwe, The Herald.

Pada tahun 1999/2000 banjir menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal, 700 orang meninggal, infrastruktur dan cadangan makanan mengalami kerusakan berat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat dan mengembangkan pengolahan tanah partisipatif dan rencana manajemen tanah berkelanjutan di lembah sungai Limpopo sehingga dapat mengurangi efek banjir bagi tanah, ekosistem dan hunian manusia.

Proyek ini didanai oleh Global Environment Facility (GEF) bekerjasama dengan pemerintah Zimbabwe, Afrika Selatan dan Mozambique serta dengan UN Human Settelements Programme (UN-Habitat).

Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah untuk menjalin kerjasama antar negara demi pencapaian manajemen terpadu lembah sungai Limpopo, untuk stimulasi peraturan, serta untuk meningkatkan ramalan banjir dan peringatan dini. Juga respon masyarakat, pembangunan kelembagaan dan komunitas untuk perencanaan penggunaan tanah partisipatif.

Banjir di lembah sungai Limpopo pada tahun 1999/2000, tercatat menimbulkan kerusakan bagi 59.184 rumah, 14.999 tempat sanitasi, 538 sekolah, 54 klinik, 230 bendungan dan total 20.000 hewan ternak hilang. Banjir hebat melanda melanda Mozambique lebih parah dibandingkan dengan daerah lain di lembah sungai Limpopo, yang memicu krisis kemanusiaan.

Para ahli berpendapat kurangnya kerjasama regional di bidang hidrologi, peringatan dini dan ramalan banjir, lemahnya transmisi radio dan televisi untuk sosialisasi mempengaruhi keempat negara untuk merespon bencana alam.

Sungai Limpopo, dimana mencakup wilayah Botswana, Afrika Selatan, Zimbabwe hingga Mozambique di daerah hilir, mengairi seluas 40 km².

Proyek ini menghadapi tantangan dalam konsolidasi penelitian, pemetaan penggunaan tanah dan menciptakan data dasar untuk keempat negara. Tantangan lainnya mencakup identifikasi area bebas banjir, membuat materi informatif untuk informasi banjir, membangun metode konservasi ekosistem berkelanjutan untuk pedesaan, pelatihan ramalan banjir, pengawasan, dan peringatan dini. Memfasilitasi strategi penggunaan tanah, MoU (Memorandum of Understanding) antar negara dan perjanjian-perjanjian, semuanya itu memperlihatkan tantangan bagi Proyek Limpopo.

Dengan memori akan banjir di tahun 1999/2000 yang masih teringat jelas bagi masyarakat di selatan Afrika, Proyek Limpopo diharapkan sebagai panduan untuk perencanaan penggunaan tanah berkelanjutan dan manajemen yang lebih baik bagi penanganan bencana. (tk/ac)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!