Menko Kesra Aburizal Bakrie (Ical), usai Rakor Kesra, di Jakarta, menyebutkan langkah itu ditempuh mengacu kepada kenyataan bahwa selama ini dana penanggulangan kemiskinan disalurkan melalui berbagai proyek yang pada akhirnya tidak berpengaruh nyata pada penurunan angka kemiskinan di tanah air.

Menurut Ical tiap tahun dana sebanyak Rp23 triliun dan bahkan Rp32 triliun dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan yang dibagi untuk sekitar 55 proyek di 19 departemen, namun sulit untuk mendeteksi dimana saja dana yang ‘nyangkut’ itu. Pihaknya, merasa itu kurang efektif.

Rencana pembentukan lembaga pengelola dana independen itu masih dibahas di Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan segera disampaikan terlebih dahulu ke rapat kabinet, sebab untuk pembentukan lembaga semacam ini memang diperlukan persetujuan dari presiden dan kabinet.

Ical juga menyebut bahwa pembentukan lembaga ini juga dibentuk untuk menampung kontribusi dana penanggulangan kemiskinan dari berbagai lembaga donor internasional termasuk bila ada pengalihan hutang (debt swap) untuk program tersebut.

Karena selama ini banyak sekali LSM internasional yang ingin membantu program pengurangan kemiskinan tapi tidak mau dananya masuk lewat APBN, katanya seraya menambahkan bahwa lembaga-lembaga donor tersebut ingin menyalurkan bantuannya kepada lembaga independen yang bisa dipercaya dan pemerintah berusaha memfasilitasinya. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!