|
Buana Katulistiwa – Parahnya kerusakan
dokumen-dokumen tanah akibat tsunami pada 26 Desember 2004 di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendorong UNDP, lembaga PBB untuk
program pembangunan, meluncurkan program tindak penyelamatan dokumen
tanah sesegera mungkin.
Keputusan itu diambil setelah sebelumnya UNDP bersama Badan Pertanahan
Nasional (BPN) melakukan peninjauan untuk mengetahui seberapa besar
kerusakan yang ditimbulkan, ke kantor kecamatan khususnya Kecamatan
Johan Pahlawan, Meulaboh, ibukota Kabupaten Aceh Barat pada 10 Maret
lalu.
“Kami menemukan bahwa kerusakan itu sudah
sangat parah, sehingga perlu dilakukan segera tindak penyelamatan
dokumen tanah, sebab jika ditunda dikhawatirkan akan menyulitkan
penyelamatan,” kata Juru Bicara UNDP Imogen Wall, di Banda Aceh, akhir
pekan lalu. Adapun pekerjaan pertama yang akan mereka lakukan
adalah menstabilkan dokumen-dokumen itu sebelum nantinya dilakukan
perbaikan menyeluruh di Jakarta. Hal itu dilakukan dengan cara merendam
dokumen ke dalam zat ethanol dengan maksud agar dokumen dapat
dipisahkan dan dibersihkan.
Proses berikutnya, kata Imogen Wall,
dokumen-dokumen tadi direndam kembali dengan zat yang sama, untuk
selanjutnya dibungkus dan dikirim ke Jakarta.
“Semua proses ini kami lakukan dengan pengawasan BPN,” kata dia.
Di Jakarta sendiri dokumen tadi akan dibekukan lalu
diletakkan ke dalam mesin pengering untuk penyelamatan menyeluruh,
dengan peralatan yang diberikan atas bantuan Pemerintah Jepang.
Setelah dokumen-dokumen itu diperbaiki kemudian akan difoto-copy dan disimpan dalam data base.
Semua proses ini, membutuhkan waktu penyelesaian sekitar empat
hingga lima bulan. UNDP sendiri akan membantu dengan menyediakan
obat-obatan serta alat-alat yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan
dokumen tanah tersebut. (bj) Powered by AkoComment! |
![[Geografiana] Situs Geografi Populer](http://www.geografiana.com/images/blank.png "Kembali ke halaman depan")
Topik 
