Buana Katulistiwa - Pemerintah Taiwan meminta Google untuk menghentikan pemberian nama Taiwan sebagai sebuah provinsi yang merupakan bagian dari Republik Rakyat China di layanan Google Maps, Menteri Luar Negeri Taiwan menyatakan hal tersebut hari selasa (4/10) ini.
Republik Rakyat China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan telah menyebar ancaman untuk menyerang pulau tersebut yang dihuni sekitar 23 juta orang , dengan kebijakan "Satu China". Konflik tersebut dimulai sejak Taiwan memisahkan diri dari Republik Rakyat China pada tahun 1949.
"Sangat salah untuk menyebut Taiwan sebagai salah satu provinsi Republik Rakyat China, karena kami bukan bagian dari China," ujar Menteri Luar Negeri Taiwan, Michel Lu. Ia menyatakan telah menghubungi Google mengenai posisi negaranya dan memperbaiki deskripsi Taiwan di situs layanannya.
Sementara itu gerakan pro-Taiwan, Taiwan Solidarity Union, telah mengajak publik mengirimkan e-mail bernada protes pada Google, meminta mereka agar menggambarkan Taiwan sebagai sebuah negara independen di Asia. David Huang dari Taiwan Solidarity Union, mengatakan bahwa Taiwan tidak pernah dikuasai oleh China, bahkan tidak ada fungsi pemerintahan Republik Rakyat China dan pasukan bersenjatanya di Taiwan.
Ditambahkannya lagi, dengan mendaftarkan Taiwan sebagai salah satu provinsi China, Google Map jelas-jelas memberikan keuntungan bagi China di dunia internasional tentang persepsi hubungan dua negara tersebut.
David Wang, Deputi Departemen Informasi dan Hubungan Kultural, mengatakan bahwa website internasional atau media luar negeri menyatakan Taiwan sebagai bagian dari wilayah China, tidak hanya terjadi kali ini.
Taiwan memiliki hubungan politik internasional dengan 26 negara di dunia dan tidak memiliki kursi perwakilan di PBB.(tk) Powered by AkoComment! |