Buana Katulistiwa- KTT Khusus ASEAN Pasca Gempa Bumi dan Tsunami (Special ASEAN Leaders Meeting on Aftermath Earthquakes and Tsunami) di Jakarta, Kamis (6/1), sepakat untuk membangun sistem peringatan dini bahaya tsunami di Samudera Hindia. Namun gagasan ini akan dimatangkan pada Konferensi Dunia PBB tentang Pengurangan Bencana yang diselenggarakan di Kobe pada 18-22 Januari 2005.

    Pasca bencana yang dialami negara-negara Asia Selatan itu, setidaknya tiga negara sudah menyatakan tengah menyiapkan disain sistem peringatan dini tsunami untuk kawasan Samudera Hindia. Mereka adalah Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Australia, trio "kawan lama" yang diketahui luas sebagai tim inti dalam aksi multilateral memerangi Irak.

    Negara lain seperti India, pernah dimasukkan Presiden AS George W Bush sebagai "Kelompok Inti" dalam menangani kasus bantuan penanganan korban bencana alam yang terjadi pada 26 Desember 2004 itu. Tapi India, yang juga salah satu Negara korban tsunami, ternyata menolak untuk ikut. Gagasan Bush, yang diproklamirkan Menlu AS Colin Powell sebelum bertolak ke Negara-negara bencana, akhirnya kandas di tengah jalan dan kemudian dengan resmi dibatalkan oleh Powell sendiri saat pelaksanaan KTT Khusus Gempa Bumi dan Tsunami, Kamis.

    Seperti diketahui, gagasan Bush soal "Kelompok Inti" ini pernah mendapat penentangan keras dari Uni Eropa. Lewat posisi Pemerintah Luksemburg, yang memangku jabatan Presiden Uni Eropa saat ini, akhir pekan lalu menyatakan tidak setuju dengan usul AS untuk membentuk kelompok demikian.

    Menteri Kesehatan dan Keamanan Sosial Luksemburg Mars di Bartolomeo, yang berbicara di markas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan PBB mesti memainkan peran utama dalam penyediaan bantuan bagi daerah yang dilanda bencana itu.

    Dalam sikap yang mengecam keras usul Washington itu, di Bartolomeo mengatakan bahwa "ada perhimpunan yang lebih besar dan terbuka bagi siapa saja --merujuk kepada PBB -- dan Uni Eropa berpendapat bantuan kemanusiaan mesti dipusatkan pada satu perhimpunan, bukan dua."

    Namun begitu, melihat agresivitas trio negara ini dalam memberikan bantuan bagi negara korban tsunami, akankah mereka berhasil memenangkan penguasaan "Samudera Hindia" dengan aksi sepihak? Bagaimana dengan Uni Eropa, ASEAN dan PBB?
    ***
    Pada pelaksanaan KTT Gempa Bumi dan Tsunami, trio AS, Jepang dan Australia sudah memaparkan masing-masing rencana mereka mendesain sistem peringatan dini tsunami itu. Dan memang, semua negara yang menghadiri KTT sepakat perlunya keberadaan sistem ini. Hal itu terlihat jelas dari penjelasan Sekjen PBB Kofi Annan, Sekjen ASEAN maupun Indonesia.

    Namun persoalan rupanya tidak enteng, misalnya terhadap pertanyaan sistem siapa yang bakal dipakai? Negara mana yang akan dijadikan sebagai pusat peringatan dini tsunami itu kelak? Siapa yang akan membiayai pembangunannya dan tentu saja pemeliharaan operasionalisasinya? Apakah keberadaan pusat peringatan dini ini nanti tidak mengusik pertahanan dan keamanan laut kawasan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab.

    PM Jepang Junichiro Koizumi hanya mengatakan pemerintahannya bekerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional bertekad mendirikan mekanisme peringatan dini tsunami ini bagi negara-negara di sekitar Samudera Hindia.

    Sistem tersebut, katanya, akan meniru model yang sudah ada di Samudera Pasifik yang dibangun setelah terjadi bencana tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi di Chile tahun 1960.

    "Rencana pembangunan sistem peringatan dini tsunami itu, menurut Koizumi, akan dimatangkan pada Konferensi Dunia PBB tentang Pengurangan Bencana yang diselenggarakan di Kobe pada 18-22 Januari 2005," kata dia. Kobe sendiri adalah satu wilayah di Jepang yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat sepuluh tahun lalu.

    Pemerintah AS juga telah bergerak ke arah terciptanya sebuah sistem ini. Sebuah desain yang dibuat Jaringan Informasi Bencana Global Deplu AS (GDIN) demi melindungi populasi besar di wilayah pantai, dan seperti Jepang, AS juga memastikan akan mempresentasikannya dalam Konferensi Dunia PBB di Kobe.

    GDIN telah melakukan banyak penelitian berdasarkan krisis nyata di Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Asia bahkan pernah melakukan simulasi mengenai bagaimana merespons sebuah gempa bumi di Rusia. Dikatakan, dalam kaitan dengan gempa bumi 8,9 skala Richter yang terjadi di Samudera Hindia pada 26 Desember 2004, tak ada alat yang bisa membuat ilmuwan mengetahui akan datangnya gelombang dahsyat tsunami yang siap menyapu daratan.

    Baru dalam dua jam setelah terjadinya gempa, pejabat Kantor Kelautan dan Atmosfir Nasional AS (NOAA) mengetahui melalui laporan kawat internet bahwa tsunami melanda Sri Lanka, sebuah negara yang tidak ikut dalam sistem peringatan dini tsunami di Pasifik. Kalau saja peralatan itu ada, Ketua NOAA Conrad C Lauenbachter mengatakan, ratusan ribu orang mungkin bisa diselamatkan.

    Tak mau kalah dengan rekannya AS dan Jepang, Australia juga mengatakan kesanggupan untuk mendisain peringatan dini itu. Ilmuwan di Australia kini tengah berusaha mendesain sistem peringatan di Samudera Hindia yang bisa dibangun dalam waktu setahun dengan biaya 20 juta dolar AS.

    Biaya tersebut belum termasuk jaringan komunikasi yang diperlukan oleh warga di tepian pantai untuk melarikan diri sebelum gelombang raksasa datang menerjang.

    Sistem peringatan demikian membutuhkan sedikitnya 30 seismograf untuk bisa mendeteksi gempa bumi dan 10 pelampung pendeteksi gelombang dan enam alat khusus yang ditempatkan di kedalaman lautan. Pelampung khusus yang harganya 250.000 dolar satu unitnya itu perlu dipasang dengan biaya tambahan 50.000 dolar untuk merawat setiap tahun. Pelampung tersebut diperlukan untuk memastikan apakah sebuah gempa bumi akan disusul tsunami atau tidak.

    Sistem peringatan dini tersebut baru ada satu-satunya di dunia, yaitu milik Pusat Peringatan Tsunami Pasifik yang bermarkas di Hawaii yang dikelola oleh NOAA. Pusat Tsunami di Hawaii itu dibangun tiga tahun setelah ratusan orang tewas tahun 1946 akibat gempa bumi yang terjadi ratusan mil dari Alaska dan mengakibatkan gelombang pasang besar yang dahsyat.
    ***
    Bagaimana dengan ASEAN? Jelas saja, ASEAN sedari awal memang tidak mampu untuk memberikan kontribusi penting bagi pendirian sebuah pusat peringatan dini. Alasannya adalah tidak punya dana dan kemampuan penguasaan teknologi. Walaupun bagi ASEAN, sebagaimana keinginan PBB, keberadaan pusat peringatan itu sangat penting.

    Hal ini tergambar jelas dari pernyataan Sekjen ASEAN yang juga Perdana Menteri Laos Bounnhang Vorachith. "Kita membutuhkan sistem peringatan dini untuk kawasan di Samudera Hindia yang akan berhubungan dengan sistem peringatan dini di Samudera Pasifik. Hal itu akan mengurangi korban jiwa jika terjadi gempa dan tsunami lagi," katanya.

    Dalam kaitan ini, lanjutnya, ASEAN berharap masyarakat internasional bisa melakukan alih teknologi terutama untuk membantu kesiapan dan kesiagaan sistem peringatan dini tersebut. Di luar dari kebutuhan itu, katanya, pemerintah Laos akan memberikan dukungan kepada negara-negara yang paling terkena bencana gempa dan tsunami.

    ASEAN juga sedang memobilisasi penduduk antar negara untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana tersebut, katanya. "Ini adalah bagian dari semangat solidaritas ASEAN. Sebagai pemimpin ASEAN dan bagian dari komunitas internasional kami akan membantu semaksimal mungkin," katanya.

    Sementara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pengalaman di kawasan Pasifik yang memiliki sistem peringatan dini tsunami agaknya dapat juga digunakan di kawasan Samudera Hindia.
    Dia juga menekankan pentingnya mekanisme dan manajemen global dalam mengatasi bencana tersebut. Dalam bencana tsunami, kata Presiden, memang tidak bisa dihindari, tetapi manusia bisa mencegah jatuhnya korban lebih besar.

    Untuk itu perlu dibuat sistem koordinasi yang lebih efektif serta program dan mekanisme yang kuat di kalangan transnasional. Presiden juga meminta PBB menunjuk wakil khususnya dalam menangani pengelolaan bantuan masyarakat internasional.

    Presiden mengatakan, ASEAN sebenarnya sudah memiliki kordinasi untuk menangani bencana melalui komunitas keamanan ASEAN(ASC, ASEAN Social Comunity) yang menggunakan aparat keamanan untuk membantu penyelamatan pemulihan, dan bantuan logistik lainnya.

    Bagaimana nanti kelanjutan pembangunan pusat peringatan dini tsunami ini, masih akan kita lihat perkembangan di Kobe. Siapa yang akan menjadi penguasa Hindia tampaknya juga akan terlihat dari dominasi kekuatan dalam mengurusi bencana kali ini, terkhusus soal pembangunan peringatan dini itu. Jika "rantai" laut Pasifik sudah dikuasai AS dan sekutunya, mungkinkah Hindia juga? (bj)