|
Buana Katulistiwa- Partai terbesar Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), telah membuat cetak biru (blue print) peraturan yang memungkinkan militer Jepang untuk menggunakan program antariksa, pelanggaran tabu lain yang dilakukan secara resmi oleh negara di Pasifik ini.
Peraturan ini menjadi simbol sejak Jepang meluncurkan satelit mata-matanya, namun dikatakan hal ini merupakan perhatian tentang pembangunan satelit berteknologi tinggi dan membantu program antariksa menjadi lebih kompetitif secara internasional.
?Secara universal adalah memungkinkan untuk membangun program antariksa untuk tujuan militer sepanjang tujuannya adalah untuk pertahanan sendiri dan bukan untuk menyerang,? kata subkomisi antariksa LDP dalam sebuah pernyataan.
Seperti diketahui, Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membekukan hak militer setelah kekalahan pada Perang Dunia II. Pada tahun 1969, parlemen Jepang mengadopsi sebuah resolusi yang membatasi penggunaan antariksa untuk aplikasi non-militer.
Subkomisi ini mengatakan, pembatasan itu memungkinkan bagi adanya inovasi.
?Setidaknya politisi mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah ini, dalam rangka pembangunan strategi nasional dengan menggunakan antariksa.?
Takeo Kawamura, anggota parlemen yang memimpin subkomisi ini, menekankan bahwa Jepang akan tetap memiliki pertahanan yang terbatas dengan perubahan yang ada. ?Jika kita memikirkan sebuah negara, contohnya, berbahaya bagi kami, itu bukan berarti kami akan melakukan penyerangan sebelum mereka meluncurkan misil,? katanya kepada AFP.
Jepang telah melakukan pembangunan pertahanan mereka dengan segera setelah Korea Utara pada tahun 1998 mengancam akan meluncurkan misil mereka melewati Jepang ke Pasifik.
Jepang sendiri telah meluncurkan satelit mata-mata kedua bulan Maret 2003, dengan roket pembawa H-2A. Pada peluncuran November 2003, Jepang mengalami kegagalan dan terpaksa harus menghancurkan satelitnya setelah lepas landas karena tidak berfungsi. (ss)
Powered by AkoComment! |