Google Earth, situs internet yang diluncurkan Juni tahun ini, memberikan para penggunanya untuk memiliki akses terhadap foto-foto satelit. Meskipun tidak semua area yang ditunjukkan dalam foto secara detail, beberapa citra lainnya memiliki resolusi tinggi, dan beberapa lainnya menunjukkan lokasi yang sensitif di beberapa bagian negara itu.

Seperti dikutip AP, pada sebuah pertemuan para pimpinan pejabat kepolisian di Hyderabad, bagian selatan India, Kalam mengungkapkan kekhawatirannya bahwa "negara-negara berkembang, sudah dalam bahaya serangan teroris", atas citra beresolusi tinggi pada situs itu.

Sebelum ini, pemerintah Korea Selatan dan Thailan dan para pembuat perundang-undangan di Belanda juga telah menunjukkan reaksi yang sama.

Koran-koran di Korea Selatan mengatakan, Google Earth membuat citra istana kepresidenan, Blue House, dan markas militer negara itu, yang secara teknis akan dapat membantu negara seteru mereka, Korea Utara dalam peperangan. Fasilitas nuklir utama di Yongbyon di bagian Utara merupakan satu dari antara citra yang ditampilkan dalam layanan Google.

Untuk kasus India, situs Google mengandung foto-foto satelit gedung parlemen India, istana presiden dan sekitar gedung pemerintahan di New Delhi. Ada juga rekaman fasilitas pertahanan India.

Debbie Frost, Juru Bicara Mountain View, California yang merupakan markas Google, mencatat bahwa perangkat lunak menggunakan informasi yang tersedia dari sumber-sumber publik dan citra-citra yang ditampilkan itu berusia satu hingga dua tahun, tidak menunjukkan kondisi terkini.

"Google memperhatikan dengan sangat sungguh-sungguh semua kepentingan pemerintahan pada Google Earth dan Google Maps. Google membuka diri terhadap dialog dengan pemerintah manapun dan kami akan dengan senang hari untuk berbicara dengan otoritas India mengenai beberapa persoalan yang mereka miliki," kata Frost dalam pernyataannya Minggu.

Kalam, seorang ilmuwan yang memimpin program misil India sebelum dia menjadi presiden, meminta peraturan baru untuk keperluan disseminasi material. Dia mengatakan, peraturan yang dimiliki beberapa negara dalam mengatur masalah pengamatan spasial pada terirori mereka dan termasuk rekomendasi PBB, dalam praktiknya tidaklah memadai. (bj)

Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail:
Situs web:
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*

Powered by AkoComment!