|
Buana Katulistiwa- Untuk mencegah risiko ditampilkannya citra satelit beresolusi tinggi melalui internet, Pemerintah India meminta kementerian hubungan eksternal (MEA) dan komunitas ilmuwan untuk meningkatkan keperdulian dengan badan konterpart asing, khususnya di AS, atas faktor risiko penggunaan citra-citra itu untuk tujuan terorisme.
Sumber-sumber, seperti dikutip www.hindustantimes.com, 2 Oktober ini menyebut bahwa sebuah pertemuan tingkat tinggi telah digelar oleh Sekretaris Kabinet BK Chaturvedi pada bulan September, yang meminta MEA meningkatkan partisipasi atas isu ini pada tingkat bilateral dengan pihak AS. MEA sendiri berencanakan untuk mendiskusikan masalah keamanan ini pada pertemuan tingkat pejabat yang dipimpin oleh Kementerian Teknologi Informasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait. Meski menyebut pertemuan itu namun Chaturvedi tidak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai keputusan yang sudah diambil.
Seorang pejabat menyebut bahwa Departemen Keilmuan telah diminta untuk membahas isu ini dalam pertemuan tingkat multilateral dan berharap adanya protokol internasional yang akan bertangung jawab atas kondisi keamanan itu. New Delhi percaya bahwa akan ada kesepakatan internasional sebelum gambar-gambar satelit diambil dari berbagai negara tanpa adanya izin dari negara yang bersangkutan.
Pejabat India telah membuat langkah sejak tahun lalu atas mudahnya akses citra terhadap lokasi sensitif. Pada bulan Juli tahun ini, Indian Space Research Organization (ISRO) melalui pimpinannya G Madhavan Nair juga telah memberikan tanggapan dan mengatakan bahwa otoritas harus menggelar dialog.
Ketika ditanyakan apakah pihak Google harus menghentikan menampulkan citra dari lokasi sensitif, Nair mengatakan, "Kita harus melakukan dialog dengan mereka, meyakinkan mereka bahwa dalam kepentingan global, khususnya dalam lingkungan keamanan yang kita temukan hari ini, kita tidak boleh menaruh detail ke dalam wilayah publik."
Pimpinan organisasi pemetaan India, Mayjen Gopal Rao, telah menyatakan Januari tahun ini bahwa pemerintah harus meminta perusahaan yang berbasis di AS itu untuk mengurangi resolusi citra lokasi yang sensitif atau melakukan blur atas detailnya. "Ini yang secara teknis bisa dilakukan, sesuatu yang dilakukan oleh Google terhadap Pemerintah AS," katanya.
Negara-negara seperti Australia, Korea, Thailand, Sri Lanka, Belanda secara resmi sudah mengeluarkan pendapat mereka mengenai Google Earth. Negara-negara lain menyusul.
(bj)
Powered by AkoComment! |