Buana Katulistiwa ? Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai bencana alam yang berlangsung 18-22 Januari 2005, di Kobe, Hyogo, Jepang dan yang dibuka secara jarak jauh oleh Sekjen PBB Kofi Annan dari markas besar PBB di New York, menghasilkan komitmen dunia untuk kemanusiaan dengan menyepakati adanya sistem peringatan dini (early warning system) bencana bagi semua negara di dunia mulai tahun 2006 sampai tahun 2015.

    Dalam pidato pembukaannya, Kofi Annan memuji keperdulian dan simpati dunia internasional terhadap bencana yang terjadi. "Sangat jarang sebuah konferensi memilih begitu fokus dan pelaksanaannya tepat waktu," kata Annan.

    Konferensi yang diadakan kali ini merupakan konferensi internasional kedua tentang bencana setelah pertemuan pemimpin dunia mengenai tsunami yang diadakan di Indonesia awal Januari lalu yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri langsung oleh Sekjen PBB, Kofi Annan.

    Konferensi kali ini dihadiri sedikitnya 4.000 peserta dari 150 negara, dimana rombongan Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika yang turut menyampaikan paparannya dalam konferensi ini.

    Dalam Konferensi ini, UNESCO telah mempresentasikan blue print sistem peringatan dini, pengukuran gempa, dan sistem peringatan lain yang siap beroperasi pertengahan 2006. Biaya pemasangan sistem itu akan mencapai lebih kurang 30 juta dollar AS. Beberapa sesi pada konferensi itu difokuskan kepada pemantapan rencana tersebut.

    Koordinator Bencana Kemanusiaan PBB Jan Egeland berharap pemerintahan dan badan-badan PBB akan memiliki komitmen kuat membangun sistem di Samudra Hindia. Dia juga menuturkan, dalam sepuluh tahun mendatang semua penduduk yang rapuh akan terlindungi dengan keberadaan sistem peringatan dini itu."Sangat memilukan menyaksikan hampir 3.000 tewas akibat badai yang menimpa Haiti tahun lalu, sementara Kuba dan AS, negara yang memiliki peralatan lebih siap memiliki korban yang lebih kecil," ujar Egeland menuturkan pentingnya sistem pemantau bencana.

    "Faktor terpenting untuk mengurangi dampak bencana adalah dengan memetik pelajaran dan mengambil langkah untuk menghadapinya," kata Kaisar Jepang Akihito senada dengan pendapat Egeland saat menyampaikan pidato pembuka konferensi itu.

    Konferensi dunia ini terfokus pada langkah-langkah mitigasi tsunami, gelombang besar yang disebabkan gempa bumi yang dapat diramalkan oleh ilmuwan di Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Pasifik lain namun tidak di negara-negara Samudera Hindia.

    Tujuan utama konferensi adalah meletakkan fondasi untuk pemasangan sistem peringatan dini di Samudra Hindia, sebagaimana telah dipasang di Samudra Pasifik. Koichiro Matsuura, Kepala Badan Pendidikan dan Pengetahuan PBB UNESCO mengatakan dalam pertemuan minggu sebelumnya di Mauritius, sistem peringatan dini tsunami di Samudera Hindia memerlukan biaya sedikitnya 30 juta dolar AS. Jepang telah menawarkan untuk memberikan dana 4 juta dolar AS untuk pembentukan sistem peringatan dini tsunami dari 500 juta dolar AS bantuan yang diberikan kepada negara-negara yang tertimpa bencana.

    Jan Egeland juga menyatakan bahwa bentuk komitmen ini merupakan hasil konkret dari konferensi yang diharapkan oleh berbagai pihak di seluruh dunia, dimana nantinya kejadian bencana tsunami atau gelombang laut yang mematikan lainnya dapat dideteksi secara dini dan dapat dikomunikasikan secara cepat kepada penduduk yang tinggal di area bahaya. Sistem peringatan ini juga akan menjadi alat mitigasi pertama pada kejadian bencana aktual.

    Realisasi sistem pengamanan tersebut masih menunggu tim yang mempelajari sistem pengamanan bencana dari beberapa negara donor yang menyumbangkan perangkat sistem pengamanan bencana untuk memprediksi secara tepat kejadian bencana yang akan terjadi, khususnya di Samudera Hindia. Negara-negara besar yang mengajukan sistem pengamanan diantaranya : Jerman, Perancis, Jepang dan Amerika Serikat.

    Permasalahan yang muncul saat ini, bukan hanya pada sistem dari negara mana yang terefisien dan termurah, tetapi juga bagaimana alih teknologi sistem pengamanan bencana dan pelatihan sumberdaya manusia yang akan mengoperasikan sistem tersebut. Sementara itu, negara-negara berkembang yang rawan terhadap bencana tsunami, sangat sedikit sumberdaya manusia yang memahami ilmu kebumian. (nh)